Soal Umrah Perdana Setelah Ditemukan Kasus Omicron, Begini Penjelasan Kemenag

JAKARTA, iNews.id - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikit, memberikan keterangan pers secara virtual, perihal COVID-19 varian Omicron yang sudah masuk ke Indonesia, pada Kamis (16/12/2021).

Mengenai hal tersebut, Direktur Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Nur Arifin menyatakan pihaknya belum menerima surat resmi terkait pelarangan umrah. Sementara akan ada umrah perdana pada pemberangkatan 23 Desember 2021.

Baca Juga

Varian Omicron Telah Terdeksi di 10 Kota/Kabupaten di Indonesia

"Tapi secara resmi memang belum ada surat resmi larangan mengenai umrah. Tapi saat ini kami sedang berkoordinasi terkait hal ini. Kita tunggu perkembangannya," ucap Arifin dalam pernyataannya kepada MNC Portal, Kamis (16/12/2021).

Arifin mengatakan pihaknya akan terus melayani masyarakat untuk berjuang memberikan layanan terbaik. Sebagai pemerintah, pihaknya harus taat kepada intruksi-intruksi atau kebijakan negara dalam rangka menjaga kesehatan bangsa Indonesia.

"Kami berada di tengah-tengah melakukan koordinasi untuk menemukan titik temu. Kami terus berjuang memberikan layanan umrah terbaik, tapi di satu sisi kami juga harus mengamankan kebijakan pemerintah kalau memang ini berdampak kepada permasalahan umrah,"ujar dia.

Soal pemberangkatan umrah perdana 23 Desember 2021, menurut Arifin pihaknya hingga kini masih terus berkordinasi terkait hal tersebut, terutama berbicara sesuatu yang belum terjadi dan tidak ada kata pasti kalau sudah terjadi bisa ada kata pasti.

Baca Juga

Hingga Hari Ini Pasien RSDC Wisma Atlet Tembus 1.606 Orang

“Oleh karena itu, sekali lagi saya sampaikan kita terus memperjuangkan aspirasi masyarakat, tapi kita juga tetap mempertimbangkan potensi-potensi kemungkinan yang berubah misalnya kebijakan-kebijakan presiden atau menteri. Kami berada di tengah-tengah, kita terus mencari yang terbaik untuk bangsa Indonesia," ujarnya.

Lebih lanjut menurut Arifin, pemerintah juga akan tetap melakukan kebijakan yang terbaik untuk menyiapkan layanan umrah sebagai tindak lanjut kunjungan Menteri Agama (Menag) ke Arab Saudi yang telah membuka umrah.

"Tapi di satu sisi kami juga melakukan koordinasi dengan pimpinan, Pak Menteri, Bapak Presiden berkaitan dengan keberangkatan umrah pertama," ujar dia.

Editor : Kartika Indah Kusumawardhani