PPKM Level 3 Dibatalkan, Pemerintah Beri Aturan Pengetatan Aktivitas Nataru

Jakarta, iNews.id - Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate menegaskan pemerintah akan menerapkan aturan pengetatan aktivitas masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) guna mencegah penyebaran COVID-19.

Pemerintah sendiri telah memutuskan untuk membatalkan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 pada saat libur Nataru.

Baca Juga

Transjakarta Tambah Armada Bus dan Jam Operasional saat Nataru

“Pemerintah melalui sidang kabinet memutuskan akan memperkuat pengawasan pada periode Nataru nanti untuk menghindari penyebaran COVID-19,” kata Johnny dalam keterangan resmi dari KPCPEN, Rabu (8/12/2021).

Menurut Johnny, keputusan ini diambil berdasarkan pengamatan mendalam, mempertimbangkan tren kasus Covid-19 di Indonesia yang melandai, serta beragam informasi terbaru tentang varian baru Omicron yang mengindikasikan bahwa varian ini relatif tidak terlalu mengkhawatirkan. 

Pemberlakuan pengetatan aktivitas masyarakat pada saat Nataru diharapkan dapat menjaga momentum penanganan pandemi di Indonesia yang berjalan dengan cukup baik.

“Caranya, bukan dengan penerapan PPKM, namun pengetatan Nataru. Jadi nanti akan ada Inmendagri yang secara khusus akan disiapkan bagi aktivitas masyarakat saat Nataru, dengan tetap dapat mengendalikan atau mewaspadai Covid-19,” papar Johnny

Lebih lanjut, menurut Johnny masyarakat tidak perlu terjebak dalam euforia dan harus tetap berhati-hati. “Presiden juga terus mengingatkan, kita perlu membangun optimisme namun dengan tingkat kehati-hatian,” lanjutnya.

Johnny menjelaskan dalam protokol Nataru tersebut terdapat sejumlah aturan pengetatan tetapi tidak akan ada kebijakan penyekatan. Johnny menerangkan bahwa pengetatan tersebut akan melingkupi tiga regulasi utama yang akan diatur dalam Inmendagri.

Pertama, perjalanan hanya boleh dilakukan oleh warga yang sudah divaksin lengkap. Untuk itu, Johnny mengajak masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi atau melengkapi vaksinnya hingga dua kali karena warga yang belum lengkap vaksinnya dilarang bepergian. Mereka yang sedang sakit, diharapkan tidak bepergian.

Kedua, perayaan Natal dan Tahun Baru tidak diperbolehkan. Namun, ibadah tetap diperbolehkan dengan kapasitas yang diatur, yaitu 50% dari kapasitas yang ada. Ia juga menyebutkan bahwa pemanfaatan ibadat secara digital juga dapat dilangsungkan.

Ketiga, olahraga dan seni yang melibatkan penonton dilarang untuk dilaksanakan. Sedangkan restoran dan mal, kata Johnny, tetap buka dengan kapasitas 75%.

Pemerintah juga tetap melakukan pengetatan di pintu masuk negara untuk mencegah pelaku perjalanan luar negeri masuk bersama virus Omicron.

Baca Juga

Jelang Nataru, Yonpom 1 Marinir Mendukung Puspomal Dalam Kegiatan Opsgaktib

“Bagi yang masuk ke Indonesia akan dikenakan karantina selama 10 hari. Ini tentu dengan maksud agar kita bisa mengendalikan agar jangan sampai Omicron masuk Indonesia,” paparnya.

Johnny menjelaskan bahwa dari hasil telaah dan informasi yang diperoleh, gejala yang ditimbulkan varian Omicron terpantau relatif lebih ringan, namun Johnny menegaskan bahwa kita tidak boleh lengah. 

Terlebih, variant of concern tersebut dinilai lebih menular pada anak-anak usia remaja. “Para remaja harus berhati-hati, jangan sampai menjadi orang tanpa gejala yang justru menyebarkan virus Omicron,” pungkas Johnny.

Editor : Kartika Indah Kusumawardhani