KTT G20 di Bali November Mendatang, Ini 3 Prioritas Indonesia

JAKARTA, iNewsDepok.id - Posisi strategis Indonesia di dunia serta pertumbuhan ekonomi nasional di atas rata-rata global dalam 20 tahun terakhir merupakan alasan di balik terpilihnya Indonesia untuk bergabung dalam kelompok G20.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-17 G20 yang akan diselenggarakan di Bali pada 15-16 November mendatang akan menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memprioritaskan tiga sektor kunci pemulihan yang kuat dan berkelanjutan.

1. Penguatan arsitektur kesehatan global

Baca Juga

Ekonomi Rusia Stabil saat Perang, Putin: Kita Lebih Baik dari G20

Indonesia bertekad mendorong penguatan ketahanan kesehatan dunia serta membantu mewujudkan sistem kesehatan global lebih inklusif, berkeadilan, dan responsif terhadap krisis. Untuk mewujudkan hal tersebut, KTT G20 nanti akan membahas penguatan ketahanan dan kesiapan krisis guna memaksimalkan transformasi infrastruktur kesehatan pasca pandemi.

Dalam Seminar Nasional “Sosialisasi G20: Peran Aktif Mahasiswa dalam Menyukseskan G20” yang diselenggarakan secara hybrid di Balai Senat Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Rabu (28/09), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Indonesia mengembangkan investasi awal sekitar US$1.4 miliar untuk penanganan transisi kesehatan, terutama dalam mengantisipasi terjadinya ancaman pandemi baru ke depan, serta menjaga resiliensi terhadap pandemi Covid-19.

Topik arsitektur kesehatan global akan didiskusikan melalui berbagai forum seperti, Health Working Group, Development Working Group, Joint Finance and Health Task Force, Civil 20, Science 20, dan lain-lain.

2. Transformasi digital

Baca Juga

Jepang akan Angkat Isu Kerawanan Pangan di G20 Akibat Perang Rusia-Ukraina

Digitalisasi merupakan kunci untuk memulihkan tatanan ekonomi global pasca pandemi agar lebih kuat, inklusif dan kolaboratif. Indonesia berniat meningkatkan kemampuan digital (digital skills) dan literasi digital (digital literacy) terutama dalam bidang kewirausahaan dan UMKM, sekaligus merevitalisasi peran perempuan di tempat kerja.

Selain itu, Menko Airlangga sebut Indonesia telah menyiapkan infrastruktur teknologi berupa fiber optic maupun pengembangan teknologi terbaru Low Earth Orbit Satelite yang akan menghubungkan 17.000 pulau di Indonesia.

Melalui pembahasan dalam KTT G20 nanti, diharapkan Indonesia dapat mencapai potensi yang sesungguhnya dari digitalisasi ekonomi global. Pembahasan isu-isu tersebut akan dilakukan melalui beberapa forum seperti Economy Working Group, G20 Empower, Business 20, dan lain-lain.

3. Transisi energi

Baca Juga

Sergey Lavrov Pimpin Delegasi Rusia di KTT G20 Bali, Putin Akan Hadir Secara Virtual

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kebutuhan mendesak untuk mempercepat transisi menuju sumber energi baru dan terbarukan sebagai langkah menangani perubahan iklim. Menko Airlangga mengatakan bahwa Indonesia terus mendorong dekarbonasi pembangkit listrik, pengolahan energi karbon, hingga pengembangan teknologi berbasis nuklir.

Namun untuk mewujudkan hal ini, Indonesia memerlukan investasi yang sangat besar. Presidensi Indonesia dalam KTT G20 nanti akan mendorong transisi energi bersih dengan mengedepankan keamanan energi, aksesibilitas, dan keterjangkauan.

Pembahasan seputar lingkungan dan energi akan dibahas dalam berbagai pertemuan seperti Energy Transitions Working Group dan Environment Deputies and Climate Sustainability Working Group.

Baca Juga

Putin Telpon Jokowi, Bahas G20 dan Ekspor Gandum Ukraina

G20 merupakan sebuah platform multilateral strategis yang menghubungkan 19 negara dan Uni Eropa (EU) dengan perekonomian besar di dunia. Secara kolektif, anggota G20 merepresentasikan lebih dari 80 persen perekonomian dunia, 75 persen perdagangan internasional, dan 60 persen populasi dunia.

Dalam pernyataan persnya pada Jumat (29/4/2022) lalu, Presiden Joko Widodo menyatakan telah mengundang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menghadiri KTT G20 di Bali pada November mendatang. Keputusan ini menuai protes dari sejumlah negara Barat, terutama Amerika Serikat (AS) dan Britania Raya.

Editor : Mahfud