JAKARTA, iNewsDepok.id - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sangat berdampak bagi masyarakat khususnya pengendara dan transportasi umum.
Untuk mengantisipasi kenaikan BBM, ada beberapa upaya pengendalian yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Salah satunya menyarankan masyarakat bermobilitas angkutan umun karena lebih murah, dan mengucurkan dana Rp62,1 miliar sebagai tambahan PSO untuk Transjakarta dan Rp4,255 miliar untuk angkutan laut.
Hal itu disampaikan saat memimpin rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terkait antisipasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap inflasi dan upaya pengendaliannya, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (9/9/2022) malam.
“Jadi publik yang naik bus TransJakarta (TJ) tak perlu merasakan kenaikan harga tarif angkutan umum karena itu amat dibutuhkan. Ini segera dieksekusi dengan Rp62,1 miliar untuk TJ dan Rp4,2 miliar untuk angkutan umum laut. Jadi, pengguna angkutan laut dan TJ tidak ada perubahan (tarif),” kata Anies.
Selain itu, upaya yang dilakukan Pemprov DKI Ini juga diharapkan dapat membuat masyarakat untuk bermobilitas menggunakan transportasi umum karena tidak terkena dampak kenaikan BBM.
“Kira-kira dengan cara seperti itu, maka masyarakat yang menggunakan kendaraan umum merasakan stabilitas dan yang kedua, yang menggunakan kendaraan pribadi, ayo, pindah ke kendaraan umum karena lebih murah dan jangkuannya sudah 92 persen wilayah Jakarta,” ucap Anies.
Kemudian tak kalah penting, Anies juga menginstruksikan jajarannya agar mengoptimalisasi sekaligus memastikan seluruh subsidi dan program-program jaring keselamatan sosial baik dari Pemprov DKI Jakarta maupun dari Pemerintah Pusat segera disalurkan dengan baik. Sehingga masyarakat akan mendapat ketenangan dan suasana menjadi kondusif.
“Percepatan subsidi pangan dan semua program jaring keselamatan sosial baik dari DKI maupun pusat ini segera dikerjakan. Berkaca pada pengalaman saat pandemi dimana kita bekerja cepat menyediakan dan menyalurkan semua program jaring keselamatan sosial,” tuturnya.
Berikut rekomendasi antisipasi yang dihasilkan dari rapat tersebut:
1. Optimalisasi Jaring Pengaman Sosial.
2. Meningkatkan Kerjasama Antar Daerah dalam rangka menjaga stok pangan.
3. Melakukan monitoring bersama terhadap ketersediaan dan harga pangan.
4. Memastikan tarif Transjakarta dan moda transportasi MRT dan LRT tidak mengalami kenaikan.
5. Memastikan harga subsidi pangan di masyarakat tidak mengalami kenaikan.
6. Pengusulan penambahan kuota BBM bersubsidi bagi nelayan.
Sebagai informasi, rapat ini juga dihadiri oleh Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta dan seluruh anggota TPID termasuk Perum Bulog DKI Jakarta dan Banten, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Kantor Regional 1 Otoritas Jasa Keuangan Jakarta dan Banten, jajaran Pemprov DKI Jakarta, Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Perumda Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya.
Editor : M Mahfud