JK: Politik Identitas Marak di Era Soekarno, Sekarang Sudah Cair

JAKARTA, iNewsDepok.id - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, politik identitas di Indonesia saat ini sudah sangat cair bila dibandingkan saat era Orde Lama yang dipimpin Presiden Soekarno dengan konsep politik Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis)-nya.

Hal itu dikatakan terkait maraknya tudingan akan adanya penggunaan politik identitas menjelang Pilpres 2024, sebagaimana yang muncul saat menjelang Pilpres 2019 dan sempat menjadi perdebatan hangat.

Baca Juga

Bisnis Plasma Darah Dipersoalkan, Benarkah Jadi Faktor Dualisme Kepemimpinan?

"Sebenarnya politik identitas sudah sangat cair. Justru politik identitas maraknya (di tahun) 1960-an saat Bung Karno (menerapkan konsep) Nasakom. Di situ politik identitas secara jelas. Sekarang tidak," kata mantan Wapres yang akrab disapa JK itu dalam Seminar Kebangsaan NasDem di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (16/6/2022).

JK mencontohkan dengan tidak adanya partai yang 100% berbasis agama pada saat ini. Partai seperti PKB dan PAN, kata JK, bahkan tidak 100% beridentitas Islam.

"PKB, PAN, ketuanya di Papua dan lain-lain tokoh Kristen. Tidak ada lagi 100% identitas Islam. Semua (partai) katakan nasional-religius, (tetapi) sama dalam praktiknya. NasDem hari kedua Ramadhan sudah buka bersama, PKB belum. Jadi sudah semua partai," jelasnya.

JK bahkan mengingatkan bahwa PAN dan PKS telah mengklaim sebagai partai nasional-religius, bukan Islam. 

"Jadi, cair. Saat Bung Karno (dengan) Nasakom, itu identitas betul. Sekarang enggak ada. Kita bersyukur," lanjutnya.

Hal lain yang berbeda dalam politik Indonesia saat ini adalah ciri khas partai. JK mencontohkan Partai Republik di Amerika Serikat lebih ke arah pemuda dan kapitalis, sementara Partai Demokrat AS lebih untuk menengah ke bawah.

Baca Juga

Bahas Dualisme Organisasi, Dirjen AHU Terima Permohonan Audiensi Pengurus PMI

"Kita juga (seperti itu), tapi tidak bedakan tujuan. Oleh karena itu MPR (punya) 4 pilar. Ini tanggapan saya. Kita dibayangkan ada perbedaan besar di partai-partai, (tapi) sama saja partai Islam atau nasional (karena) kalau kampanye sowan ke pesantren, bicara ke kiai NU dan MU, sehingga tidak ada batasan keras seperti dulu," pungkas JK.

Editor : Rohman