Alih-alih menghadapi proses hukum di dalam negeri, Riza Chalid justru memilih melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari jerat pertanggungjawaban pidana.
"Pelakunya juga melarikan diri. Semua elemen pemberat ini menjadi dasar pertimbangan utama kami dalam merumuskan rencana penuntutan maksimal," pungkas Kuntadi.
Mengingat Riza Chalid telah berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak Agustus 2025, persidangan tersebut berpotensi digelar secara in absentia (tanpa kehadiran terdakwa) sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UU Tipikor, apabila tersangka tetap tidak tertangkap atau tidak memenuhi panggilan hingga persidangan dimulai.
Saat ini, tim penyidik dan penuntut umum Kejagung terus merampungkan berkas perkara, sekaligus berkoordinasi dengan instansi terkait guna memburu keberadaan Riza Chalid.
Penerapan pasal pemberatan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terus dikaji, agar efek jera dapat terwujud secara nyata.
Editor : Vitrianda Hilba Siregar
Artikel Terkait
