Rantai komando berikutnya mengarah pada peran strategis Irjen Slamet Uliandi (SU) selaku Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri. Slamet diduga memegang kendali persetujuan teknis di pusat pemantauan sebelum meneruskan laporan kepada Listyo Sigit.
“SU yang menjabat sebagai Kadiv TIK Polri pada periode 2021 sampai dengan Oktober 2026, diduga sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabagmon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal LSP,” ucap Suyudi.
Sementara itu, peran ketiga dipegang oleh tersangka Irjen Eko Hadi Santoso (EH) yang kala itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon). Eko diduga menjadi penghubung instruksi target yang meloloskan persetujuan penyadapan tanpa dokumen resmi penyidikan.
“EH yang menjabat sebagai Plt. Kabagmon pada 5 Desember 2024 sampai dengan 7 Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari Jenderal LSP, kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik,” tutur Suyudi.
Pada level eksekusi lapangan dan pengamanan jejak digital, penyidik menguraikan peran jenderal keempat, yakni Irjen Ahrie Sonta Nasution (AS). Ahrie diduga meneruskan instruksi langsung dari Listyo Sigit kepada operator lapangan tanpa dasar permohonan resmi penyidik, sekaligus mengerahkan pihak berinisial TK untuk melakukan pengawasan fisik.
Hasil penyadapan tersebut kemudian dilaporkan kembali oleh Ahrie Sonta kepada Listyo Sigit. Ketika operasi selesai atau situasi dinilai rawan, instruksi penghilangan barang bukti turut dijalankan.
“Selain itu, AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan serta pembubaran grup WhatsApp,” pungkas Suyudi.
Editor : M Mahfud
Artikel Terkait
