Partisipasi Publik dan Kepentingan Negara
Boni menekankan bahwa para lawmakers harus mampu merumuskan ketentuan perundang-undangan yang secara proporsional mengakomodasi dua kepentingan yang saling bersinggungan, yakni tuntutan partisipasi publik yang luas dalam demokrasi di satu sisi dan kepentingan negara dalam menjamin demokrasi yang kuat dan berkelanjutan di sisi lain. Keseimbangan inilah yang menjadi tantangan utama dalam setiap proses reformasi hukum pemilu.
Boni secara eksplisit menyatakan kepercayaannya bahwa basis berpikir Dasco dan seluruh jajaran pimpinan DPR dalam mempertimbangkan perubahan UU Pemilu sudah berada pada jalur yang tepat. Kesabaran legislatif — dalam pengertian tidak terburu-buru mengunci opsi sebelum semua gagasan terhimpun dan dikaji secara menyeluruh — dinilai sebagai sikap kenegarawanan yang diperlukan dalam konteks reformasi hukum kepemiluan yang berdampak luas terhadap seluruh sistem politik Indonesia.
"UU Pemilu merupakan instrumen hukum yang fundamental dalam menjamin mutu pelaksanaan demokrasi. Saya percaya, itulah basis berpikir Profesor Dasco dan seluruh jajaran pimpinan DPR dalam mempertimbangkan perubahan UU Pemilu ini sehingga mereka tidak terburu-buru," ujar Direktur Eksekutif LPI tersebut dalam rilisnya (25/9/2026).
Editor : Vitrianda Hilba Siregar
Artikel Terkait
