"Rapat lintas kementerian cuma lebih banyak membuang dana APBN. Anggap saja satu kali rapat menghabiskan Rp500 Juta, 10 kali rapat bisa menyedot anggaran hingga Rp5 Miliar. Maka duit itu sejatinya bisa memberikan subsidi buruh atau UMKM. Dan bukan menjadi laporan tebal menumpuk yang tak selesai-selesai tindak lanjutnya," ujarnya.
Dia memberikan masukan kepada pemerintah agar bisa bertindak cepat dengan memanfaatkan data yang sudah ada. Seperti statistik ekspor-impor dan laporan Apindo, daripada menghabiskan waktu untuk hitung-hitungan ulang.
"Rakyat tidak butuh rapat berulang-ulang lagi. Tapi yang diperlukan adalah aksi nyata. Percepat negosiasi di WTO dan alihkan anggaran rapat tersebut untuk bantalan sosial. Jangan sampai kita kalah cepat dari negara tetangga," tegasnya.
Prof Henry kemudian menyebut sebuah prinsip yang disampaikan ekonom John Maynard Keynes.
"Dalam jangka panjang kita semua mati. Pemerintah harus sadar, menunda aksi hanya memperpanjang penderitaan rakyat yang sudah tak tahan menunggu," pungkasnya.
Editor : M Mahfud
Artikel Terkait
