“Ya, meskipun tadi kan yang diputuskan ini kan untuk kebutuhan satu tahun 2025, tapi ini kan lebaran sudah dekat, Maret sudah mulai puasa, jadi April awal ini sudah lebaran, jadi jangan sampai pada saat lebaran ini nanti ada gejolak karena kekurangan pasok, pasti harganya akan terjadi hukum pasar ya” katanya.
Teguh belum dapat memastikan apa alasan pemerintah belum juga menerbitkan ijin padahal sudah diputuskan dalam rapat. "Biasanya ya kalau sudah jadi keputusan ya, logikanya ya, perizinan itu harus segera diterbitkan. Logikanya kan seperti itu, kita juga enggak tahu kenapa sudah diputuskan sama rapat itu masih sampai sekarang, ini masih belum.”ungkap Teguh.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Kadin Jakarta yang juga CEO PT Suri Nusantara Jaya Diana Dewi menyatakan kebutuhan dan ijin impor sepenuhnya kebijakan pemerintah dalam hal ini kementerian pertanian.
“Masalah itu (red.ijin impor) saya sebenarnya kan kita sebagai pelaku, biasanya ada kebijakan dari pemerintah, sampai saat ini kebetulan saya sendiri di Kadin belum terinformasi hasil rakortas seperti apa, rakornisnya seperti apa,” kata Diana Dewi.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Artikel Terkait
