BALIKPAPAN, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sejumlah arahan kepada para gubernur se-Indonesia di Hotel Novotel Balikpapan, pada Minggu (13/3/2022).
Pengarahan Presiden RI tersebut terkait sejumlah isu seperti pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim), penanganan COVID-19, hingga Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Soal pemindahan IKN ke Nusantara, Jokowi menjelaskan hal itu dilakukan bukan karena pemerintah ingin meninggalkan DKI Jakarta.
“Bukan berarti kita ingin meninggalkan DKI, jangan ada yang mengartikan itu, karena negara kita ini besar sekali 17 ribu pulau, PDB (produk domestik bruto) ekonomi 58% ada di Jawa, saat ini magnetnya ada di DKI Jakarta. Sebanyak 56 persen populasi ada di Jawa, sehingga terjadi ketimpangan ekonomi, ketimpangan infrastruktur,” ujar Jokowi.
Jokowi menyampaikan dengan dibangunnya IKN Nusantara, Indonesia memiliki kota dengan standar internasional yang memilki fasilitas-fasilitas berstandar internasional pula.
“Kita ingin memiliki kota yang internasional, RS internasional, perguruan tinggi internasional, sebelumnya tidak boleh, karena omnibus law sekarang boleh, bapak ibu gubernur kalau mau tarik investasi dari luar boleh, silakan,” jelasnya.
Sementara soal penanganan COVID-19, Jokowi mengingatkan kepada para gubernur untuk tidak mengendurkan pelaksanaan protokol kesehatan di daerahnya masing-masing.
“Patut kita syukuri penurunan kasus harian, tetapi harus hati-hati untuk semua gubernur pengendaliannya tidak dikendurkan utamanya protokol kesehatan, diimbau terus masyarakat agar taat dan patuh pada protokol kesehatan,” paparnya.
Presiden juga menekankan pentingnya vaksinasi yang harus terus digencarkan pelaksanaannya di daerah. Karena vaksin dosis ke-3 atau booster adalah penguat imunitas.
Di samping itu, Jokowi juga menyampaikan arahannya terkait situasi global yang terjadi saat ini yang perlu disikapi oleh para gubernur, antara lain soal krisis energi, krisis pangan, hingga situasi perang.
“Dunia pada situasi tidak mudah, baik karena disrupsi kronis akibat revolusi industri 4.0 ditambah lagi kekacauan karena pandemi, ditambah lagi urusan yang namanya perang,” kata Presiden.
Jokowi mengatakan akibat situasi global yang tidak menentu terjadi krisis energi dan krisis pangan yang bisa berdampak kepada negara kita.
“Harga minyak dunia naik dua kali lipat, belum gas, belum lagi kelangkaan pangan yang menyebabkan harga-harga juga akan melonjak,” paparnya.
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi meminta kepada para gubernur untuk menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan situasi yang terjadi saat ini.
“Dalam penganggaran di APBD bapak/ibu ubah semuanya tidak seperti pada waktu yang normal dulu, jangan business as usual APBD harus bisa kita create disesuaikan, kuncinya cuma satu kecepatan kita untuk menyesuaikan,” jelas Presiden.
Tampak hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono, Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe.
Editor : Kartika Indah Kusumawardhani
Artikel Terkait
