Mufti pun menyatakan, persoalan BUMN yang kerap mengabaikan kewajiban pembayaran utangnya ke vendor kecil telah menjadi catatan bagi DPR sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam pengawasan.
“Dan tentu saja urusan BUMN itu di DPR tidak akan mudah. Perilaku buruk BUMN tentu menjadi catatan penting bagi kami anggota DPR,” sebutnya.
“Poles-poles laporan yang disampaikan saat BUMN dipanggil DPR sudah tidak mempan lagi, karena kami telah melakukan penyerapan aspirasi dan melakukan investigasi terkait hal ini,” lanjut Mufti.
Mufti juga menyoroti pentingnya sikap Pemerintah menunjukkan keberpihakan kepada vendor-vendor kecil yang tidak dibayar oleh BUMN.
“Cek tiap-tiap BUMN, lihat bagaimana pola mereka bermain lewat kezaliman kepada vendor kecil. Dan segera selesaikan apabila ada yang bermasalah. Ini hanya sebagian kecil yang harus dibayar Kementerian BUMN demi menyelamatkan vendor kecil. Dan tebus kesalahan dengan membina BUMN agar menjadi lebih baik, lalu angkat komisaris dan direksi yang kompeten dan bertanggung jawab,” pungkasnya.
Editor : Mahfud
Artikel Terkait
