JAKARTA, iNews Depok.id - Memperingati Hari Anti-korupsi Sedunia (Hakordia) yang juga berdekatan dengan Hari Hak Asasi (HAM) Sedunia 2024, Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengajak seluruh lapisan masyarakat memerangi praktik-praktik korupsi.
Abdullah mengatakan, tindakan korupsi bukan hanya melanggar hukum, melainkan juga bentuk pelanggaran HAM.
“Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga kejahatan terhadap HAM. Korupsi telah mengambil hak masyarakat melalui perampasan keuangan negara yang seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat,” kata Abdullah, Selasa (10/12/2024).
“Karena dana yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur sering kali hilang akibat korupsi," imbuhya.
Hakordia (International Anti-Corruption Day) diperingati setiap tanggal 9 Desember yang ditetapkan melalui Konvensi oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan mulai berlaku pada tahun 2005.
Pada tahun 2024 ini, PBB mengambil tema ‘Bersatu dengan Pemuda Melawan Korupsi: Membentuk Integritas Masa Depan’ untuk peringatan Hakordia. Sedangkan Indonesia melalui KPK mengambil tema ‘Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju’ pada Hari Anti-korupsi Sedunia 2024.
Abdullah menyampaikan, pemberantasan korupsi di Indonesia bisa memberi dampak keadilan sosial dan mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945. Pasalnya korupsi tidak hanya melukai keuangan negara tetapi juga menciptakan ketimpangan sosial yang tajam.
"Dampaknya paling dirasakan oleh masyarakat kecil yang semakin sulit mengakses layanan dasar. Maka menjadi kewajiban para pemangku kepentingan untuk memastikan peningkatan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia,” sebut Abdullah.
Anggota Komisi di DPR yang membidangi urusan penegakan hukum ini menyebut korupsi merupakan ancaman serius terhadap stabilitas dan keberlanjutan bangsa. Abdullah menambahkan, korupsi menyebabkan kesejahteraan rakyat diselewengkan oleh segelintir pihak.
“Perilaku korupsi tidak hanya kejahatan yang merugikan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial, menghambat pembangunan, dan menciptakan ketidakadilan yang mendalam di masyarakat," ungkap Legislator dari partai PKB tersebut.
Menurut Abdullah, Hakordia harus menjadi momen refleksi untuk memperkuat komitmen melawan korupsi, dengan pendekatan hukum yang tegas, berkeadilan, dan efektif.
“Lembaga penegak hukum harus bisa menghadirkan sistem hukum yang kuat, transparan, dan independen untuk memastikan bahwa setiap pelaku korupsi, tanpa memandang status atau jabatannya, dapat dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Abdullah.
“Korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Oleh karenanya, penegakan hukum harus berorientasi pada efek jera, tetapi tetap berlandaskan prinsip keadilan," imbuhnya.
Dalam momen Hari HAM Sedunia, Abdullah berharap penegakan hukum kasus-kasus korupsi dapat mengembalikan hak-hak masyarakat yang terabaikan karena tindak-tindak korupsi.
“Penegak hukum harus memastikan penyelamatan keuangan negara dari tindak korupsi. Ini demi menjaga hak-hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara,” ucap Abdullah.
Lebih lanjut, Abdullah menaruh harapan kepada calon pimpinan KPK yang telah lolos uji kelayakan dan kepatuhan DPR agar bisa memperkuat kolaborasi antar-instansi terkait dalam pengoptimalan pemberantasan korupsi secara holistik.
"Sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memerlukan dukungan penuh dari semua elemen, termasuk legislatif, eksekutif, yudikatif, dan masyarakat," tuturnya.
Di samping itu, Abdullah menilai diperlukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan program-program antikorupsi di tingkat daerah. Hal ini mengingat praktik korupsi tidak hanya terjadi di pusat, tetapi juga meluas hingga ke level pemerintahan daerah.
"Korupsi bisa terjadi di semua lini dan wilayah, sehingga perlu pengawasan dan edukasi dalam pencegahan korupsi. Hal ini harus menjadi prioritas," pungkasnya.
Editor : Mahfud
Artikel Terkait
