SUKABUMI, iNews Depok.id - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal bersama rombongan mengunjungi lokasi bencana di Sukabumi, Jawa Barat. Selain memberi bantuan, kedatangan Cucun sebagai perwakilan DPR untuk memastikan penanganan pasca-bencana oleh pemerintah dan sejumlah pihak terkait, dilakukan secara cepat dan optimal.
Cucun datang ke salah satu titik bencana longsor dan pergeseran tanah di Desa Mekarsari, Kabupaten Sukabumi, Jumat (6/12/2024). Pergeseran tanah bahkan menyebabkan jalan terputus. Ia datang mewakili pimpinan DPR untuk menyampaikan dukacita atas sejumlah bencana yang terjadi di Sukabumi.
“Tugas kami bagaimana pengawasannya bisa berjalan sesuai dengan tugas fungsi masing-masing,” kata Cucun, Jum'at (6/12/2024).
Cucun pun mendapat tugas langsung dari Ketua DPR Puan Maharani sebagai Wakil Ketua DPR koordinator kesejahteraan rakyat (Kesra) yang salah satu bidang kerjanya terkait kebencanaan.
Di lokasi, Cucun sempat berkeliling melihat kondisi jalan yang terputus karena tertutup longsoran tanah. Cucun pun meminta alat berat seperti ekskavator diturunkan di sejumlah titik jalan yang terdampak bencana alam di Sukabumi.
"Jadi kita pastikan penanganan cepat seperti bantuan ekskavator atau alat berat turun di setiap titik-titik yang menutupi jalan agar akses jalan yang tertutup bisa segera kembali dibuka,” ungkapnya.
Cucun juga mengingatkan agar jangan sampai stok bahan bakar minyak (BBM) kosong karena dapat mengakibatkan transportasi bantuan dan logistik terhambat. Sebab berdasarkan laporan, sudah lima hari SPBU di Sukabumi kehabisan pasokan.
"Tadi BBM untuk transportasi penanganan sampai enggak ada. Kalau kayak gini kan bantuan susah masuk. Terhambatnya BBM juga buat orang mau melakukan koordinasi terkendala. Bahkan tadi infonya koordinasi dari BPBD tidak bisa sampai ke BNPB karena masalah sinyal,” jelas Cucun.
Untuk itu, Cucun mengatakan akan berkoordinasi lebih lanjut kepada pihak terkait demi memudahkan bantuan ke lokasi-lokasi bencana bisa segera tersalurkan, termasuk koneksi jaringan di sekitar area bencana agar dapat diperbaiki segera.
Setelah mengecek akses jalan yang terputus, Cucun lalu melihat kondisi tempat pengungsian yang ada. Total ada 72 KK dengan rincian 260 jiwa yang mengungsi imbas kejadian pergeseran tanah di Desa Mekarsari. Di tempat pengungsian, Cucun memberikan bantuan kepada warga.
"Alhamdulillah pas ke sini BNPB sudah ready melakukan tanggap darurat, Kemensos juga sudah hadir. Dan semua di-support oleh bapak-bapak dari TNI, Polri juga sudah hadir di lokasi," ucapnya.
Menurut Cucun, para pengungsi di Desa Mekarsari masih kaget akibat adanya pergeseran tanah di permukiman mereka. Ia lalu menekankan pentingnya pemerintah untuk memberikan layanan trauma healing ke pengungsi.
"Sampai saat ini mereka masih agak sedikit kaget, ada juga kekhawatiran-kekhawatiran. Nah ini yang harus terus dilakukan trauma healing oleh teman-teman juga di sini," sebut Cucun.
Cucun menyatakan telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menyediakan fasilitas trauma healing bagi warga terdampak bencana.
“Termasuk juga ada bantuan dari teman-teman penggiat, relawan, para aktivis. Ada juga teman-teman saya di Sukabumi. Kita akan berjalan bersamaan membantu masyarakat di sini, khususnya anak-anak. Karena penting sekali bantuan tanggap darurat," paparnya.
Usai melakukan pemantauan, Cucun meminta pemerintah melakukan penataan ulang kawasan desa untuk mengatasi pergeseran tanah. Ia mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi untuk berkoordinasi dengan Pemerintah pusat dalam menata permukiman, terutama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
“Jadi harus ada pengendalian tata ruang dan analisis risiko sebelum membangun kawasan, itu yang perlu diperkuat. Bukan cuma di Desa Mekarsari saja tapi juga di titik-titik lokasi bencana lainnya,” urai Cucun.
Doktor administrasi publik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) tersebut menyatakan pemerintah daerah (pemda) harus memperhatikan peta risiko bencana di daerahnya masing-masing. Selain itu, kata Cucun, pemda harus membuat Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) untuk memitigasi bencana di daerah.
“Semua perencanaan daerah juga harus merujuk kepada RPB di setiap tahunnya agar pembangunan di daerah ekonominya tumbuh, dan wilayahnya dapat memitigasi bencana dengan baik,” tegasnya.
“Jadi kalau membuat kawasan, entah itu kawasan pemukiman atau kawasan industri harus melihat aspek geospasial-nya sehingga tidak menjadi kawasan dengan resiko bencana tinggi,” imbuh Cucun.
Apabila perlu melakukan relokasi, Cucun mengingatkan Pemkab Sukabumi untuk melihat ketersediaan anggaran.
"Tadi ada usulan relokasi ya, ini seperti apa nanti disesuaikan juga dengan anggaran yang dimiliki oleh Kabupaten Sukabumi, bahkan dari pusat juga nanti dari PUPR," terangnya.
Bukan hanya longsor dan pergeseran tanah saja yang terjadi di Sukabumi. Bencana banjir bandang pun turut melanda Kota dan Kabupaten Sukabumi hingga menghancurkan infrastruktur dan memaksa ribuan warga mengungsi.
Salah satu penyebab banjir melumpuhkan Sukabumi disebut karena aktivitas tambang emas ilegal yang diduga menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan di kawasan tersebut.
“Ini juga harus menjadi pelajaran buat semua pihak. Pemerintah harus lebih tegas lagi melakukan pendisiplinan dan meningkatkan pengawasan. Reformasi pengelolaan lingkungan adalah langkah yang tidak bisa ditawar lagi,” ujar Cucun.
“Pemerintah harus menunjukkan komitmen nyata untuk melindungi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan demi keberlanjutan generasi mendatang,” sambungnya.
Di Sukabumi, Cucun kemudian melakukan rapat koordinasi (Rakor) dengan pimpinan kementerian/lembaga terkait untuk membahas program penanggulangan pasca-bencana. Rakor ini untuk menyinergikan kerja-kerja antar instansi.
Dalam rakor tersebut, hadir di antaranya Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, Bupati Sukabumi Marwan Hamami, dan perwakilan jajaran Forkopimda Kabupaten Sukabumi, termasuk dari pihak TNI/Polri.
“Kami sudah berdiskusi dengan kepala BNPB dan seluruh stakeholder. Alhamdulillah penanganan cepat itu sudah dilakukan oleh pihak yang menangani bencana terutama BNPB,” kata Cucun setelah Rakor.
Cucun mengatakan, DPR membantu menjembatani program penanggulangan pasca bencana karena melibatkan lintas kementerian/lembaga. Beberapa yang dibahas adalah soal kesulitan pasokan BBM, akses jaringan listrik yang sebagian memang diputus karena membahayakan saat banjir, hingga rencana penyiapan jalur darurat yang akan dibantu oleh pihak TNI.
Menurut Cucun, DPR akan terus memantau penanganan pasca bencana di Sukabumi, termasuk koordinasi dengan Kementerian Keuangan yang siap memegang dana untuk tanggap bencana.
“Ini supaya prosesnya tidak berjalan lama, agar segera disiapkan, dikeluarkan dana penanggulangan karena ini bencana, kondisi yang harus cepat ditangani,” ucapnya.1
Cucun menambahkan, salah satu fokus kerja koordinator bidang Kesra DPR saat ini adalah penguatan anggaran untuk penanggulangan bencana alam. Sebab Indonesia termasuk daerah yang memiliki risiko bencana tinggi.
“Harus diperkuat lagi, termasuk yang di leading sektor atau lembaga yang menangi bencana dan mitigasi, itu kami perkuat di BNPB, BMKG dan lainnya. Kita harus perkuat bagaimana mereka bisa bekerja sesuai dengan undang-undang,” jelas Cucun.
Cucun menyebut upaya mitigasi harus didukung anggaran, mengingat banyaknya potensi bencana hidrometeorologi di musim penghujan seperti saat ini.
“Bahkan kita di pusat metropolitan juga harus waspada karena seperti yang disampaikan BMKG juga tadi, bahwa ini merupakan sinyal atau warning. Jadi kita harus waspada terhadap siklus seperti itu,” pungkasnya.
Editor : Mahfud
Artikel Terkait
