DEPOK, iNews Depok. id - Calon Wali Kota Depok, Supian Suri, mengkritik tajam kebijakan pemerintah saat ini yang dinilai cenderung eksklusif dan diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Kritik tersebut disampaikan dalam debat kedua Pilkada Depok 2024 yang disiarkan secara langsung di iNews TV, Kamis (14/11/2024) malam.
Supian menyoroti fenomena tidak dilantiknya sejumlah tokoh masyarakat yang dianggap tidak mendukung pemerintah. "Hari ini seorang Ketua KNPI tidak dilantik-lantik (oleh Wali Kota) karena tidak dianggap bagian dari yang memberikan dukungan kepada pemerintah," ujar Supian.
Selain itu, Supian juga menyebut koordinator UMKM mengalami nasib serupa. "Hari ini koordinator UMKM tidak dilantik-lantik hanya gara-gara tidak menjadi bagian dari pemerintah," katanya menambahkan.
Kritik juga diarahkan pada minimnya pemberdayaan terhadap Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Menurut Supian, organisasi tersebut semestinya memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi di Depok.
"Kadin tidak diberdayakan sebagaimana mestinya karena dianggap tidak (bagian dari pemerintah)," tegasnya.
Supian mengingatkan pentingnya penerapan prinsip sosial inklusi dalam pemerintahan. "Semua orang punya hak yang sama untuk berkontribusi buat pembangunan kota, tidak hanya kelompok satu (tertentu) yang diberikan," jelasnya.
Pernyataan Supian ini disampaikan dalam konteks menjawab menyanggah pernyataan calon wali kota Depok nomor urut 1, Imam Budi Hartono, yang dianggap mempraktikkan kebijakan diskriminatif selama masa kepemimpinannya dan Mohommad Idris.
Debat yang berlangsung selama hampir dua jam ini menyentuh berbagai isu strategis, termasuk inklusivitas sosial, pemberdayaan ekonomi, hingga visi pembangunan Depok ke depan. Ajang ini menjadi kesempatan para calon kepala daerah untuk menarik perhatian publik dengan gagasan dan komitmen mereka.
Dengan pernyataan tersebut, Supian menegaskan bahwa dirinya bersama Chandra Rahmansyah, pasangannya di Pilkada Depok 2024, berkomitmen membangun pemerintahan yang terbuka, inklusif, dan tidak memihak kelompok tertentu.
Editor : M Mahfud
Artikel Terkait
