JAKARTA, iNews Depok.id - Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto, mengungkapkan informasi mengejutkan terkait kenaikan harga produksi Pertalite. Menurut Sugeng, biaya produksi bahan bakar minyak (BBM) jenis ini telah meningkat dari Rp12.400 menjadi Rp13.500 per liter.
Angka ini menunjukkan selisih yang signifikan, yaitu Rp3.500 lebih tinggi dibandingkan harga jual Pertalite di SPBU Pertamina saat ini.
Sugeng menekankan bahwa perbedaan antara harga jual dan biaya produksi Pertalite dapat memberikan beban finansial yang berat bagi Pertamina. Situasi ini berpotensi semakin memburuk jika penyaluran Pertalite melebihi kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan DPR untuk tahun ini, yaitu sebesar 31 juta kilo liter.
"Jadi setiap liternya itu kurang lebih Rp3.500 dikalikan 31 juta kiloliter. Itu untuk Pertalite di 2024 ini kita targetkan demikian. Dan prognosa yang ada itu akan terlampaui tampaknya bahkan menjadi 32 juta kiloliter. Nah ini kan beban juga bagi korporasi sebagaimana saya kemukakan tadi," ucap Sugeng.
"Satu adalah kemampuan daya beli masyarakat yang implikasinya kepada inflasi. Kedua adalah kemampuan APBN kita. Ketiga jangan lupa jadi korporasi juga yang mendapat penugasan dalam hal ini adalah Pertamina. Karena ini ketiga-tiganya adalah juga harus mendapat perhatian yang sangat-sangat teliti," ungkap dia.
Dalam menentukan harga jual BBM di dalam negeri, Sugeng berpendapat bahwa setidaknya ada tiga aspek utama yang harus dipertimbangkan. Sementara itu, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, tidak memberikan konfirmasi atau bantahan atas pernyataan Sugeng. Irto hanya menyampaikan bahwa harga BBM memang dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah fluktuasi nilai tukar rupiah.
"Komponen harga BBM adalah MOPS dan Kurs. Namun harga subsidi sudah ditentukan oleh pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Pertamina sebagai operator akan melaksanakan penyaluran sesuai penugasan yang diberikan pemerintah," katanya.
Kenaikan harga produksi BBM tidak hanya berdampak pada Pertamina sebagai produsen, tetapi juga berpotensi mempengaruhi berbagai sektor ekonomi. Diperlukan kebijakan yang cermat dan strategis untuk mengatasi tantangan ini, sambil tetap mempertimbangkan kepentingan semua pihak terkait.
Editor : M Mahfud
Artikel Terkait
