DEPOK, iNewsDepok.id - Koalisi Demokrasi Energi melakukan aksi di depan kantor PLN, Kamis (26/10/2023). Aksi ini dilakukan melihat berbagai langkah PLN menghambat masyarakat yang ingin memanfaatkan energi terbarukan dengan panel surya atap.
Dilansir dari unggahan akun instagram @greenpeaceid, polusi udara semakin memburuk, bumi makin panas dan tak layak huni. Sayangnya, Indonesia masih lambat melakukan transisi energi sebagai upaya mitigasi atas krisis iklim.
Lambatnya upaya mitigasi iklim itu tak lepas dari kontribusi PLN yang mempersulit masyarakat yang ingin memasang panel surya atap on-grid.
Sejak awal 2022, PLN mengeluarkan memo internal yang berisi perintah membatasi kapasitas panel surya (PLTS) atap on-grid (terhubung ke jaringan listrik PLN) bagi tiap rumah warga.
Kementerian ESDM justru berpihak pada PLN dan berencana merevisi Permen ESDM 26/2021 yang sudah sesuai dengan semangat transisi energi.
Dari Survei Greenpeace Indonesia dan TREC UI pada 2020, ditemukan bahwa sebanyak 84 persen warga DKI Jakarta ingin memasang panel surya atap di rumah mereka. Antusiasme serupa terjadi di berbagai daerah Indonesia.
Sayangnya, PLN malah mengeluarkan aturan yang membatasi pemasangan panel surya atap on-grid. Pemerintah melalui Kementerian ESDM pun justru berpihak pada PLN.
Untuk itu, Koalisi Demokrasi Energi melakukan aksi langsung untuk menyadarkan para pejabat PLN dan kementerian ESDM yang menghambat transisi energi sebagai upaya mitigasi atas krisis iklim.
Krisis iklim kian memburuk dan menyengsarakan, tidak ada waktu lagi untuk menunda transisi ke energi terbarukan.
Editor : M Mahfud
Artikel Terkait
