DEPOK,iNewsDepok.id- Kondisi ekonomi Indonesia dinilai memiliki resiliensi yang tinggi sehingga target pertumbuhan yang ditetapkan pemerintah tahun ini optimistis tercapai. Kendati demikian, tahun politik menjadi tantangan yang perlu diwaspadai karena kondisi dunia usaha cenderung wait and see.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Teguh Dartanto mengatakan, Indonesia mengalami tantangan ekonomi yang cukup besar beberapa tahun terakhir. Mulai dari pandemi Covid-19 hingga ancaman resesi global. Namun ekonomi Indonesia relatif resilien.
“Artinya dampaknya ada, tapi nggak begitu besar dan masih bisa termitigasi dengan baik. Dalam konteks itu menurut saya tahun ini juga kondisinya hampir sama. Indonesia saya yakin relatif resilien terhadap berbagai guncangan. Karena memang kita kebijakan prudensialnya cukup bagus terkait dengan kebijakan makro,” katanya, Senin (19/6/2023).
Sementara itu pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,5%-5,3% tahun ini. Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi di kuartal I/2023 sebesar 5,03%. Capaian itu sedikit lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu yang mencapai 5,01%.
Teguh menyebut kisaran angka 5% adalah target moderat yang optimistis tercapai, karena tingkat resiliensi perekonomian domestik tersebut. Di sisi lain, Teguh menekankan yang mungkin perlu diwaspadai adalah tantangan dari dalam negeri menjelang tahun politik 2024.
“Tahun politik itu semuanya berdasarkan pola dari penelitian-penelitian kami di FEB UI, menjelang pergantian kepemimpinan seperti ini memberikan nuansa ketidakpastian, terutama di dunia bisnis,” ujarnya.
Saat ini, pelaku bisnis dinilai cenderung wait and see atas kebijakan apa yang akan ditempuh pemerintahan berikutnya. Hal ini akan sedikit menahan laju perputaran uang karena pelaku usaha belum berani melakukan ekspansi besar-besaran. Apabila jumlah uang beredar mengalami perlambatan, tentunya ekonomi menurun.
“Inilah yang perlu diantisipasi dan dimitigasi oleh pemerintah. Kita berharap semua partai politik atau apapun, jangan banyak kegaduhan di dalam politik ini sehingga dunia usaha ini bisa sedikit mengurangi ketidakpastiannya,” ungkapnya.
Salah satu langkah mitigasi risiko yang dapat ditempuh pemerintah adalah memperkuat bantuan sosial sebagai bantalan ekonomi. Tentunya dengan cakupan yang diperluas dengan pendataan yang lebih baik.
Harapannya, kelompok masyarakat rentan terdampak gejolak ekonomi bisa dengan cepat mendapatkan support dari pemerintah melalui berbagai bantuan sosial. Dalam hal ini, kolaborasi pendataan antara Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Sosial perlu dijalin lebih kuat.
“Dalam konteks teori itu namanya Adaptive Social Protection. Artinya ketika ada perubahan, orang ini bisa dimasukkan mendapat bantuan yang cepat dan adaptif sehingga perlu tadi kolaborasi Kemenaker, Kemenperin, juga Kemensos. Ini menurut saya yang perlu, sehingga sinkron,” tutupnya.
Editor : Rinna Ratna Purnama
Artikel Terkait
