SABANG,iNewsDepok.id- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD melakukan kunjungan kerja (kunker) di wilayah perbatasan. Lokasi kunjungan kali ini yakni Pulau Rondo dan Lokasi Prioritas (Lokpri) Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh.
Turut serta dalam kunjungan itu, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI Noor Achmad, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. Selama di Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, rombongan yang dipimpin Menko Polhukam itu memberikan sejumlah bantuan secara simbolis kepada perwakilan masyarakat.
Dalam keterangannya di hadapan awak media saat meninjau lokasi Titik Nol Kilometer Sabang, Mendagri selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menekankan pentingnya menjaga keutuhan wilayah perbatasan. Apalagi, hal itu menjadi salah satu tugas dari BNPP, termasuk dalam upaya penyelesaian segmen dan sengketa di wilayah perbatasan.
“Termasuk yang kedua adalah menjaga pelaksanaan operasional pos lintas batas negara. Ada beberapa pos lintas batas yang dibangun pada masa Presiden Bapak Jokowi yang menjadi teras kita. Karena lebih baik dibanding dengan pos lintas batas negara sebelah, ini juga menjadi tugas badan ini (BNPP),” katanya, Rabu (21/12/2022).
Mendagri melanjutkan, tugas berikutnya yakni membangun daerah perbatasan yang sejalan dengan konsep membangun Indonesia dari pinggiran. Upaya ini dilakukan dengan membangun daerah di titik sentral yang ada di kecamatan.
Dalam kesempatan itu, Mendagri menjelaskan, maksud kunjungannya ke Pulau Rondo merupakan langkah penting. Sebab lokasi tersebut merupakan pulau terluar yang menjadi batas wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mendagri mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama menjaga wilayah perbatasan tersebut.
“Pulau Rondo itu kita jaga, oleh teman-teman TNI, ada Korps Marinir. Bagi kita bukan soal pulau itu saja yang perlu kita jaga, tapi ini menjadi titik batas dalam rangka penentuan batas kedaulatan negara, termasuk zona ekonomi eksklusif, sesuai dengan UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea,” tambahnya.
Dalam upaya menjaga wilayah perbatasan, Mendagri mendorong jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk bekerja sama di bawah arahan Menko Polhukam selaku Ketua Pengarah BNPP. Diharapkan langkah tersebut semakin memperkokoh kedaulatan NKRI.
“Jangankan satu pulau yang sebesar Pulau Rondo itu. Satu karang saja di luar terluar itu menjadi titik penting yang bisa menjadi batas penentuan antarnegara. Oleh karena itu satu karang pun yang tenggelam pada saat pasang, kita harus tetap jaga seperti di Selat Malaka,” tutupnya.
Editor : Rinna Ratna Purnama
