Menurutnya, ini jelas sangat menyalahi etika di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, kata dia, Pemkot tidak pernah mengajak bicara kepada DPRD mengenai hal tersebut.
“Dan belum pernah juga dibahas di dalam forum resmi DPRD, anggarannya dari provinsi berapa nilainya. Sudah masuk di APBD 2022 ini berapa nilainya kemudian kapan ditendernya, dan kapan dilaksanakannya, kapan ibuat dan seterusnya, itu tidak pernah dibicarakan sehingga kalau sekarang terjadi penolakan menurut saya hal yang wajar,” ujarnya.
Hal lain kata Babai, Pemkot tidak memberikan kepastian kepada wali murid mengenai relokasi. Jika sudah ada kepastian dimana sekolah baru untuk murid-murid maka orang tua juga akan tenang menerima.
“Ini yang sangat saya sayangkan kami dari DPRD terhadap sikap yang dilakukan Pemkot. Hari ini saya turun ingin mendalami secara langsung,” pungkasnya.
Editor : M Mahfud
Artikel Terkait
