Apresiasi Jampidsus, MAKI: Sidang In Absentia Riza Chalid Harus Berujung Tuntutan Hukuman Mati
Boyamin menilai, berlarut-larutnya proses hukum akibat buronnya tersangka berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena itu, kesiapan Kejagung membawa perkara ini ke meja hijau secara in absentia sekaligus menjeratnya dengan pasal pemberatan maksimal disambut positif sebagai terobosan untuk memulihkan rasa keadilan masyarakat.
MAKI juga memberikan apresiasi atas kinerja kolaboratif Jaksa Agung dan Jampidsus dalam menjerat koruptor kelas kakap.
Kinerja itu dinilai sebagai bukti bahwa Kejagung tidak main-main dalam membongkar dugaan korupsi sektor energi yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Boyamin mengingatkan, tuntutan hukuman mati tidak boleh berdiri sendiri. Ia harus dibarengi dengan perampasan aset.
Menurut Boyamin, UU perampasan aset yang baru berlaku bisa diterapkan, dikaitkan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang, sehingga seluruh harta Riza Chalid bisa dibekukan dan dirampas untuk negara.
"UU kita sekarang bisa diterapkan jika dikaitkan dengan perampasan aset. Dengan UU perampasan aset yang baru berlaku itu bisa dimasukkan, yang sekarang dengan pencucian dan seluruh hartanya dibekukan," ujar Boyamin.
Keputusan Kejagung mengkaji tuntutan hukuman mati secara in absentia dinilai memiliki landasan yuridis yang kuat dan dampak strategis.
Editor: Vitrianda Hilba Siregar