Isu Bahlil Terlibat Penyadapan Dewan Jenderal, Ini Tanggapan Sekjen Golkar

JAKARTA, iNews Depok.id – Isu sensitif terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menyeret nama Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. 

Menanggapi rumor liar yang beredar luas di ruang publik tersebut, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar memberikan bantahan. 

Baca Juga

Harga Pertalite dan Biosolar Dijamin Tak Naik Tahun Ini, Begini Penjelasan Bahlil

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, M. Sarmuji, menyatakan bahwa isu yang mengaitkan Bahlil dalam skandal penyadapan tersebut merupakan kabar burung yang sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Sarmuji menegaskan, informasi yang muncul tanpa sumber baku serta bukti konkret tidak sepatutnya dibesar-besarkan atau ditanggapi secara serius oleh publik.

"Sesuatu yang tidak kita, tidak bisa dikonfirmasi, sebenarnya tidak perlu dihiraukan," kata Sarmuji di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (6/11/2026).

Politikus senior Golkar ini membandingkan rumor penyadapan tersebut dengan pola disinformasi yang pernah menyerang Bahlil beberapa waktu lalu. Ia mengingatkan publik pada narasi hoaks mengenai kasus dugaan penganiayaan kekasih yang sempat dialamatkan secara liar kepada ketua umum partai politik besar.

"Padahal partai besar itu kan, kalau kita boleh ngomong ada tiga saja. PDIP pemenang pemilu, Partai Golkar nomor dua, Partai Gerindra nomor tiga. Kalau ketua umum partai besar yang menganiaya pacarnya itu, harusnya satu dari tiga itu, ya," ucap Sarmuji.

"Tapi ternyata ketua umum siapa yang melakukan penganiayaan terhadap pacarnya? Kan nggak mungkin Bu Mega menganiaya pacarnya, kan. Pak Prabowo apalagi, nggak mungkin. Yang kemungkinan waktu itu spekulasinya kan ketua umum Partai Golkar, partai besar. Ternyata kan hoaks," tambah Sarmuji merinci logika pembelaannya.

Baca Juga

Harga BBM Non Subsidi Melonjak Tajam, Ini Tanggapan Bahlil

Sarmuji membeberkan bahwa fakta lapangan akhirnya membuktikan kasus penganiayaan tersebut justru melibatkan ketua umum partai politik non-parlemen. 

DPP Partai Golkar mengimbau masyarakat maupun media untuk lebih bijak dalam menyaring informasi yang beredar di media sosial agar tidak mudah tergiring opini yang merugikan iklim politik nasional.

"Nah, sekarang jangan-jangan juga gitu, partai besar. Partai besarnya siapa, kita nggak tahu. Dan sebenarnya hal yang seperti itu diskip saja, karena tidak terkonfirmasi dan kebenarannya tidak bisa diverifikasi," kata Sarmuji mengakhiri keterangannya.

Editor: Mahfud