Boni Hargens Sebut Kinerja Polri Tak Bisa Diukur dari Satu Indeks Persepsi
JAKARTA, iNewsDepok.id - Analis politik senior sekaligus Direktur Lembaga Pemilih Indonesia, Boni Hargens, memberikan penilaian kritis terhadap validitas survei IndexMundi Global Surveys melalui Police Corruption Perceptions Index yang menempatkan Polri pada skor ketidakpercayaan publik sebesar 7,56.
Menurut dia, penelitian semacam itu sangat bersifat subjektif sehingga memiliki kelemahan serius dari sisi akurasi maupun metodologi ilmiah. Boni menegaskan bahwa tidak adanya kejelasan metodologi menyulitkan pembaca untuk menilai bobot empirisitas dari penelitian itu sendiri.
IndexMundi sendiri mengakui bahwa ukuran yang digunakan dalam survei ini didasarkan pada bagaimana korupsi dirasakan oleh masyarakat, bukan pada data kejahatan yang terverifikasi secara hukum.
Implikasinya, persepsi publik menjadi variabel utama yang menentukan posisi suatu negara dalam peringkat tersebut, dengan konteks sosial, tingkat eksposur berita, dan kepercayaan historis terhadap institusi kepolisian di masing-masing negara turut memengaruhi hasil akhirnya.
Boni menyoroti bahwa tanpa transparansi mengenai cara pengambilan sampel, jumlah responden, distribusi geografis, serta mekanisme verifikasi data, sebuah survei persepsi tidak dapat dijadikan acuan ilmiah yang kuat.
Ketidakjelasan ini dinilai membuka ruang lebar bagi bias interpretasi, baik dari pihak yang ingin menggunakan data tersebut untuk menyerang institusi tertentu maupun dari pihak yang ingin menafikannya secara defensif.
Di sisi lain, Boni juga tidak menampik kemungkinan adanya agenda di balik produksi data semacam ini dalam lanskap geopolitik kontemporer yang diwarnai perang informasi, perang pengaruh, dan perang proxy.
Tuduhan bahwa IndexMundi merupakan bagian dari konspirasi global untuk melemahkan citra demokrasi Indonesia dengan menyudutkan institusi strategis dinilai sebagai sesuatu yang tidak dapat serta-merta diabaikan, meskipun Boni tidak mengonfirmasi hal tersebut secara langsung.
Terlepas dari perdebatan soal motif, Boni mengingatkan masyarakat dan pembuat kebijakan akan pentingnya literasi data yang memadai serta sikap kritis yang proporsional dalam mengonsumsi data dari lembaga survei internasional.
Masyarakat diimbau tidak terburu-buru menerima hasil survei sebagai kebenaran mutlak, namun juga tidak menolaknya secara reaktif tanpa kajian mendalam di tengah lalu lintas informasi zaman sekarang yang rawan memproduksi informasi tanpa akurasi dan integritas moral.
Lebih lanjut, Boni menegaskan bahwa penilaian IndexMundi tidak perlu dijadikan referensi dalam mengevaluasi kinerja kepolisian Indonesia. Ia merujuk pada fakta bahwa berbagai lembaga, baik di dalam negeri maupun internasional, telah memberikan apresiasi terhadap transformasi positif yang tengah berlangsung di tubuh Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Boni memandang transformasi institusi kepolisian sebagai proses jangka panjang yang tidak dapat diukur semata-mata dari satu indeks persepsi.
Dimensi seperti perubahan budaya organisasi, pembenahan sistem rekrutmen, transparansi anggaran, dan penguatan mekanisme pengaduan masyarakat membutuhkan evaluasi komprehensif serta berkelanjutan, dengan kepemimpinan yang berorientasi reformasi sebagai faktor kunci.
Sebagai penutup, Boni menegaskan bahwa kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian merupakan aset negara yang tidak ternilai.
Menurutnya, membangun kepercayaan tersebut membutuhkan konsistensi, transparansi, dan keberanian untuk terus berbenah yang jauh melampaui survei manapun.
Editor : Vitrianda Hilba Siregar