Gaji PNS dan Kontraktor Pemerintah Ditunda, Dampak Shut Down Pemerintah AS

WASHINGTON, iNews Depok.id - Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan kontraktor pemerintah ditunda sebagai dampak shut down pemerintah Amerika Serikat. 

Pemerintah Amerika Serikat (AS) kembali tutup atau shut down, setelah Senat gagal menyepakati rancangan anggaran federal, Selasa (30/9/2025). 

Baca Juga

Tanpa Ampun! Emas Kembali Gilas Uang Kertas

Agar rencana anggaran federal berlaku harus mendapat setidaknya dukungan 60 suara di Senat dari total 100 anggota Senat. 

Sayangnya sampai batas waktu 30 September 2025, sidang Senat AS untuk persetujuan anggaran federal tak memenuhi 60 suara. Hanya 55 anggota Senat yang memberikan dukungan 

Alhasil tanpa persetujuan Senat, pemerintah tidak AS memiliki dasar hukum untuk membiayai sebagian besar operasionalnya. 

Baca Juga

Demokrat Kembali Gagalkan Rancangan Anggaran, Shut Down Pemerintah AS Berlanjut

Akibatnya, banyak lembaga federal harus menghentikan aktivitasnya, sementara para pegawai negeri sipil dipaksa cuti tanpa bayaran.

Tidak semua fungsi pemerintahan berhenti. Layanan penting seperti keamanan nasional, militer, pengendalian lalu lintas udara, serta rumah sakit federal tetap berjalan. Namun, banyak sektor publik lain akan lumpuh, di antaranya:

1. Penundaan gaji pegawai negeri sipil dan kontraktor pemerintah. 

Baca Juga

Gawat! Pemerintah AS Shut Down Gegara Anggaran Tak Didukung Minimal 60 Suara Senat

2. Penutupan taman nasional, museum, dan fasilitas publik. 

3. Terganggunya layanan administrasi paspor dan visa. 

4. Perlambatan proses perizinan bisnis dan penelitian.

Setiap shut down juga membawa konsekuensi ekonomi serius. Ratusan ribu pegawai tidak menerima gaji tepat waktu, sementara aktivitas bisnis yang bergantung pada kontrak pemerintah juga ikut terganggu. 

Pasar keuangan biasanya merespons dengan gejolak, karena menilai shut down mencerminkan instabilitas politik.

Sejak 1976, AS telah mengalami lebih dari 20 kali shut down dengan durasi bervariasi. Rekor terlama terjadi pada 2018–2019 di era Presiden Donald Trump, berlangsung selama 35 hari dan melumpuhkan banyak layanan publik.

Editor : M Mahfud