Gawat! Pemerintah AS Shut Down Gegara Anggaran Tak Didukung Minimal 60 Suara Senat

WASHINGTON, iNews Depok.id - Gawat, Pemerintah Federal Amerika Serikat shut down alias tutup gegara rancangan anggaran tak didukung minimal 60 suara senat. 

Sebelumnya Presiden Donald Trump menyebut pemerintahan akan tutup atau shut down pada 30 September waktu setempat. Ini merupakan shut down pertama sejak 6 tahun terakhir.

Baca Juga

Tanpa Ampun! Emas Kembali Gilas Uang Kertas

"Kita mungkin akan mengalami shut down pemerintahan," kata Trump beberapa jam sebelum batas waktu voting di senat. 

Rancangan anggaran pemerintah federal harus disetujui 30 September 2025. Karena tak disetujui maka akan ada penghentian hampir seluruh operasional pemerintah federal.

Negosiasi Partai Demokrat dan Republik buntu. Senat beranggotakan 100 orang. Rancangan Anggaran harus setidaknya didukung 60 suara. 

Baca Juga

Demokrat Kembali Gagalkan Rancangan Anggaran, Shut Down Pemerintah AS Berlanjut

Donald Trump didukung Partai Republik yang menguasai 53 kursi. Sedangkan Demokrat menduduki 47 kursi. 

Untuk mendapat 60 suara, Partai Republik membutuhkan tambahan 7 suara dari Partai Demokrat. 

Namun semua senat dari Demokrat menolak rancangan anggaran yang diusulkan Republik.

Baca Juga

Gaji PNS dan Kontraktor Pemerintah Ditunda, Dampak Shut Down Pemerintah AS

Lebih celaka lagi, Rand Paul dari Republik membelot. Paul justru menentang rancangan anggaran partainya di Senat.

Senator Demokrat Chuck Schumer mengatakan selain kurangnya kemajuan, negosiasi tersebut berlangsung sangat sengit. 

Trump menyalahkan Partai Demokrat atas mandeknya perundingan seraya mengancam akan menghukum partai tersebut beserta para pendukungnya.

"Kita bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa diubah selama shut down pemerintahan yang berdampak buruk bagi mereka, seperti menyingkirkan banyak orang, menyingkirkan hal-hal yang mereka sukai," katanya.

Shut down pemerintah akan memicu pemecatan pegawai pemerintah gelombang berikutnya, setelah PHK besar-besaran di masa awal pemerintahan Trump yang didalangi Departemen Efisiensi Pemerintahan yang saat itu dipimpin Elon Musk.

Editor : M Mahfud