Ketum ProDEM Sebut Penguasa Sedang Panik dan Rapuh

JAKARTA, iNews.id - Ketua Umum Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Iwan Sumule, mengatakan, tindakan Presiden Jokowi mengumpulkan 12 organisasi kemahasiswaan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/3/2022), menunjukkan kalau pemerintah sedang panik dan rapuh.

Pasalnya, keinginan pemerintah untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode dan menunda Pemilu 2024 selama 2-3 tahun dengan konsekuensi masa jabatan Presiden Iokowi diperpanjang, mendapat penolakan kuat dari maayarakat.

Baca Juga

Jokowi Terbitkan PP 17/2022, ProDem: Beginilah Jika Popularitas Pemimpin Melampaui Kapasitasnya

"Mengumpulkan 12 organisasi mahasiswa di saat demokrasi tercederai dan adanya reaksi penolakan terhadap keinginan pemerintahan @jokowi menunda Pemilu, menunjukkan penguasa sedang panik dan rapuh. Sejarah telah mengajarkan bahwa idealisme mahasiswa akan mengalahkan upaya-upaya penguasa," kata Iwan melalui akun Twitter-nya, @KetumProDEMnew, Kamis (24/3/2022).

Foto: tangkapan layar

Untuk diketahui, pada Rabu (23/3/2022) Presiden Jokowi mengundang 12 organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus di Istana Merdeka, Jakarta,  untuk membahas tentang sejumlah isu, seperti ibu kota negara dan stabilitas harga bahan pokok.

Baca Juga

ProDEM Desak Polri Tangkap Penyerang Pelapor Ferdinand Hutahaean

Berikut ke-12 organisasi mahasiswa yang hadir:
1.. Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI)
2. Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI)
3. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
4. Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI)
5. Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI)
6. Ikatan Mahasiswa Muhammadiah (IMM)
7. Himpunan Mahasiswa Budhis Indonesia (HIKMAHBUDHI)
8. Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND)
9. Pelajar Islam Indonesia (PII)
10. Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (HIMA PERSIS)
11. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)
12. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

Dalam pertemuan ini, Presiden antara lain didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

"Dalam pertemuan tersebut, saya mendengarkan dan berbincang dengan para ketua organisasi mahasiswa mengenai sejumlah hal seperti soal program Rumah Kebangsaan, ibu kota Nusantara, hingga stabilitas harga bahan pokok," kata Jokowi di akun Instagramnya.

Setelah pertemuan, Ketua Umum PB HMI Raihan Ariatama mengatakan, dalam pertemuan itu Kelompok Cipayung menyampaikan sejumlah hal yang menjadi persoalan bangsa. Salah satunya soal kenaikan harga bahan pokok.

"Harga bahan pokok dalam beberapa saat terakhir membuat masyarakat gelisah. Kami berikan masukan yang disambut baik Presiden," katanya.

Belakangan ini pemerintah sedang disorot setelah seorang menteri dan tiga pimpinan Parpol melemparkan wacana penundaan Pemilu 2024 yang belakangan terungkap kalau sumber wacana itu diduga berasal dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

Luhut kemudian melakukan blunder ketika diwawancarai Deddy Corbuzier di podcast pesulap itu, karena dia mengaku punya big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial yang sebagian besar mendukung penundaan Pemilu. Ia bahkan menyebut kalau yang mendukung tersebut merupakan pemilih Gerindra, Demokrat, PDIP, PKB dan Golkar.

Data Luhut itu dibantah CEO Drone Emprit Ismail Fahmi, karena dari pantauan Drone Emprit di media sosial, hanya sekitar 10.000 netizen yang memperbincangkan soal penundaan Pemilu, tapi itu pun sebagian besar menolak.

Luhut kemudian dituntut untuk membuka big data-nya, tapi menolak.

Penundaan Pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden dan penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode, ditolak karena selain melanggar UUD 1945, juga tidak sesuai amanat reformasi yang membatasi masa jabatan presiden agar tidak terjadi lagi praktik otoriterianisme seperti di era Orde Baru.

Editor : Rohman