Atasi Banjir di Sukatani, Komisi C DPRD Depok Dorong Pembangunan Embung

DEPOK, iNews Depok.id – Ketua Komisi C DPRD Kota Depok, Hengki, melakukan peninjauan langsung ke kawasan Sukatani, Kecamatan Tapos yang kerap dilanda banjir parah.

Dalam kunjungan tersebut, Hengki didampingi oleh anggota DPRD dari daerah pemilihan setempat, yakni Nuryuliani, Qori Hatmalina, dan Bambang Sutopo, serta sejumlah perwakilan dari kelurahan, RW, dan dinas terkait.

Baca Juga

CFD Depok Dimana? Cek di Sini

Hengki menyampaikan bahwa banjir yang terjadi di Sukatani memberikan dampak yang cukup besar bagi masyarakat. Ia menilai, permasalahan ini dipicu oleh pesatnya pembangunan di Kota Depok yang tidak diimbangi dengan sistem drainase yang memadai.

“Hampir sepertiga wilayah Kelurahan Sukatani terendam banjir. Dampaknya sangat dirasakan oleh warga,” ujar Hengki.

Dalam sesi dialog bersama warga dan aparat kelurahan, Komisi C mencatat berbagai persoalan teknis di lapangan, termasuk penyempitan aliran air serta adanya bangunan warga yang menutupi saluran drainase.

Baca Juga

Polemik Perumahan Al Fatih Depok: Situ Gugur itu Situ Alami atau Buatan?

“Kami menemukan ada saluran air yang justru dijadikan pagar rumah. Ini tentu menyulitkan perawatan dan memperburuk kondisi banjir,” jelasnya.

Hengki juga menyoroti posisi jembatan di kawasan tersebut yang sejajar dengan permukaan jalan. Kondisi ini menyebabkan air meluap ke pemukiman saat hujan deras.

“Ketika debit air meningkat, alirannya langsung menghantam jembatan dan meluber ke jalan serta rumah warga,” tambahnya.

Baca Juga

Sengketa SDN Utan Jaya Depok, HBS Singgung Kekeliruan dan Transparansi

Untuk penanganan jangka panjang, Komisi C mendorong pembangunan embung di wilayah hilir, khususnya di RW 23, 18, dan 20. Selain itu, pembangunan sodetan juga diusulkan sebagai solusi untuk mengurangi volume air saat musim hujan.

Saat ini, tercatat 10 RW terdampak banjir dari total 26 RW di Kelurahan Sukatani, yaitu RW 2, 3, 6, 8, 10, 14, 15, 18, 20, dan 23.

Hengki menekankan pentingnya kolaborasi antar-OPD seperti Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman, serta DLHK, guna merumuskan langkah konkret penanggulangan banjir. Ia juga mendesak Pemerintah Kota Depok untuk segera mengalokasikan anggaran karena kondisi ini sudah masuk kategori darurat.

Baca Juga

Gercep Respons Aspirasi, Sejumlah Ketua RW dan Warga di BSI Beralih Dukung Qonita Lutfiyah

Editor : M Mahfud