Komisi A DPRD Depok Perketat Pengawasan Perizinan Demi Kepentingan Warga

DEPOK, iNews Depok. id - Komisi A DPRD Kota Depok menegaskan komitmennya dalam mengawasi sektor perizinan guna memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. 
Anggota Komisi A DPRD Depok, Babai Suhaimi, menyatakan bahwa pengawasan ini penting untuk mencegah pelanggaran administrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

"Perizinan menjadi perhatian utama kami. Setiap kebijakan terkait izin usaha, bangunan, dan dokumen kependudukan harus berjalan transparan dan sesuai aturan," kata Babai dalam kegiatan Sosialisasi Tugas dan Wewenang Komisi A DPRD Depok di Cipayung, Selasa (4/3/2025) malam.

Baca Juga

Penuh Haru, DPRD Depok Rayakan Tahun Baru dengan Doa dan Santunan untuk Anak Yatim

Menurut Babai, proses perizinan yang tertib akan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menekankan bahwa tidak boleh ada praktik yang menghambat atau memperumit prosedur bagi masyarakat dan pelaku usaha yang ingin mengurus izin secara sah.

Selain perizinan, Komisi A DPRD Depok juga bertanggung jawab dalam berbagai bidang, seperti pemerintahan, keamanan dan ketertiban, kependudukan, hukum, dan pengelolaan aset daerah. Babai menegaskan pentingnya pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

"Kami tidak ingin ada oknum yang bermain-main dalam proses administrasi. Masyarakat harus mendapatkan akses informasi yang jelas mengenai prosedur perizinan dan layanan kependudukan," tambahnya.

Baca Juga

Berpengalaman di Berbagai Posisi Strategis, Supian Suri Dinilai Siap Pimpin Depok

Dalam sektor kependudukan, Komisi A terus mendorong kemudahan akses bagi warga untuk mengurus dokumen seperti KTP, KK, dan akta kelahiran. Babai menegaskan bahwa tidak boleh ada hambatan birokrasi yang merugikan masyarakat.

Komisi A juga berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban dengan berkoordinasi bersama aparat kepolisian dan Satpol PP. Selain itu, mereka memastikan regulasi yang dibuat tidak bertentangan dengan hak-hak masyarakat serta mengawasi pengelolaan aset daerah agar dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

"Dengan pengawasan yang ketat dan transparan, kami berharap roda pemerintahan di Kota Depok dapat berjalan lebih baik serta benar-benar berpihak pada masyarakat," pungkas Babai.

Baca Juga

Kecelakaan Maut SMK Lingga Kencana, DPRD Depok Desak Pelarangan Study Tour dan Perpisahan Luar Kota!

Editor : M Mahfud