Menkum Usul 44.000 Narapidana Dapat Amnesti, Salah Satunya Napi Kasus Penghinaan Kepada Presiden

JAKARTA, iNews Depok.id - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengusulkan 44.000 narapidana (napi) untuk diberikan amnesti atau pengampunan oleh Presiden Prabowo Subianto. Di antara napi itu, ada pelaku kasus penghinaan terhadap presiden.

"Beberapa kasus yang terkait dengan kasus-kasus penghinaan terhadap (presiden), atau pun ITE yang terkait dengan kepala negara, atau itu, Presiden meminta untuk diberi amnesti," kata Menkum Supratman Andi Agtas di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Baca Juga

Komisi XIII DPR Nilai Wacana Denda Damai Koruptor Bikin Masyarakat Bingung

Namun demikian, Supratman belum bisa merinci secara teknis bagaimana amnesti itu akan dilaksanakan.

"Saat ini yang kita data dari Kementerian Imipas (imigrasi dan pemasyarakatan), yang memungkinkan untuk diusulkan amnesti kurang lebih sekitar 44.000 sekian orang ya. Saya belum tahu persis jumlahnya berapa. Namun demikian ini kan baru paparan," imbuhnya.

Supratman mengaku, Presiden Prabowo setuju memberikan amnesti kepada para napi tersebut.

Baca Juga

Viral Erdogan Walk Out Saat Prabowo Pidato di KTT D-8, Sejumlah Pihak Sebut Biasa Saja!

"Prinsipnya, Presiden setuju untuk pemberian amnesti," kata dia.

Meski begitu, pihaknya juga akan meminta pertimbangan DPR RI. Setelah itu, baru diputuskan soal pemberian amnesti.

Supratman menjelaskan, pemberian amnesti tersebut untuk mengurangi kelebihan kapasitas lapas. Selain itu ada pertimbangan kemanusiaan.

Baca Juga

UMP Naik 6,5 %, Legislator Ingatkan Pemerintah Soal Pengawasan

"Juga ada yang terkena penyakit yang berkepanjangan, termasuk HIV, itu ada kurang lebih sekitar seribu sekian orang, itu juga diminta untuk diberikan amnesti. Termasuk beberapa kasus-kasus yang terkait dengan Papua, ada kurang lebih 18 orang, tetapi yang bukan bersenjata, juga Presiden setuju untuk memberikan amnesti," pungkasnya.

Editor : M Mahfud