DPR dan Publik Dorong Pembudayaan Anti-Bullying: Darurat Kejahatan Anak di Indonesia

Pengamat pendidikan dan pendiri Gerakan Sekolah Menyenangkan, Muhammad Nur Rizal, menekankan pentingnya membangun budaya anti-perundungan di lingkungan pendidikan. Menurutnya, pembudayaan ini harus dimulai dari para guru sebagai agen perubahan.

Baca Juga

Ribuan Siswa dan Guru Ikuti Official Hospital Cegah Bullying di Ponpes Al Hamid Cilangkap

“Guru harus menciptakan kondisi menyenangkan di kelas sehingga anak-anak merasa aman. Jika atmosfer belajar kondusif, kurikulum apapun akan lebih mudah diterapkan,” jelas Rizal, yang juga dosen di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Ia juga menyoroti tiga indikator utama untuk menekan kekerasan di sekolah: kurikulum, tata kelola, dan pedagogi. “Dari ketiganya, pedagogi atau peran guru adalah yang paling penting,” tambahnya.

Ketua Satgas Anti Kekerasan Seksual, Perundungan, dan Intoleransi Universitas Kalbis, Ridha Sefina, menyatakan bahwa pembudayaan anti-bullying dapat menjadi langkah efektif dalam pencegahan.

“Pembudayaan anti-bullying harus menjadi norma. Misalnya, membudayakan bahwa kampus ini menolak segala bentuk kekerasan seksual dan perundungan,” tegas Ridha.

Menurut laporan KPAI 2024, kasus bullying di Indonesia tercatat meningkat 12 persen dibandingkan tahun sebelumnya, terutama di tingkat sekolah menengah. Namun, sejumlah inisiatif seperti pembentukan Satgas Anti-Bullying di beberapa sekolah telah mulai menunjukkan hasil positif, dengan penurunan insiden sebesar 8 persen di institusi yang telah menerapkan kebijakan ini.

Dengan maraknya kasus perundungan, DPR diharapkan dapat segera menyusun standar operasional prosedur (SOP) nasional untuk menangani kasus ini serta mendorong pembudayaan nilai-nilai anti-kekerasan di sekolah. Semua pihak, mulai dari pemerintah, sekolah, hingga keluarga, harus bersinergi untuk melindungi generasi muda dari ancaman perundungan yang dapat merusak masa depan mereka.

Editor : Mahfud