Bantah KDS Tepat Sasaran, Politisi PDIP Ungkap Masih Banyak Warga Miskin Tak Terdata

DEPOK, iNews Depok. id - Penyaluran bantuan sosial Kartu Depok Sejahtera (KDS) kembali disorot. Politisi PDI Perjuangan sekaligus anggota DPRD Kota Depok, Imam Turidi, membantah klaim seorang yang juga anggota DPRD Depok, menyatakan bahwa penyaluran KDS sudah tepat sasaran. 

Menurutnya, masih banyak warga miskin yang tidak terdata dalam sistem dan tidak mendapatkan bantuan yang semestinya.

Baca Juga

Jelang Natal 2024, Harga Bahan Pangan Per 19 Desember 2024 di Pasar Kemiri Muka Depok Masih Normal

Imam menilai, data yang digunakan dalam penyaluran KDS tidak mencakup seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan. 

"Yang masuk dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) saja belum tentu semuanya yang berhak. Bagaimana dengan warga miskin yang tidak terdaftar dalam DTKS? Mereka ini tidak mendapatkan KDS, apakah pernah ada survei atau pendataan ulang?" kata Imam, kepada iNews Depok, Kamis (17/10/2024).

Pernyataan Imam ini menanggapi kritikan terhadap proses verifikasi dan validasi data yang dianggap tidak mencerminkan realitas di lapangan. 

"Jangan-jangan data yang disajikan hanya untuk pencitraan semata. Di lapangan, warga miskin yang tidak masuk dalam DTKS dan tidak mendapatkan KDS itu masih sangat banyak," ujarnya.

Imam mengungkapkan bahwa data demografi yang ada seharusnya bisa di-breakdown hingga tingkat RT/RW. Dengan demikian, kebutuhan bantuan sosial di setiap wilayah bisa lebih terdeteksi dengan jelas. 

"Data demografi bisa dipecah per kecamatan, kelurahan, RW, dan RT, sehingga kita bisa mengetahui siapa yang benar-benar membutuhkan bantuan," jelas Imam.

Baca Juga

Ada Yang Baru! Inilah 4 Tempat Makan Hits di Depok Yang Wajib Dikunjungi

Lebih lanjut, Imam menambahkan bahwa jika warga yang tidak memenuhi persyaratan namun tetap menerima bantuan, maka hal tersebut bisa dikategorikan sebagai penyimpangan. 

"Kalau warga yang tidak memenuhi syarat tetap dibantu, itu bisa dianggap penyimpangan. Dan, jika warga yang memenuhi syarat, miskin, berhak, tapi tidak dapat bantuan, itu namanya kezaliman," ungkapnya dengan tegas.

Dia juga menyoroti masalah teknis dalam proses pendaftaran, yang menurutnya masih menyulitkan banyak warga miskin untuk terdaftar.

"Sulitnya pendaftaran dan teknis Musyawarah Kelurahan (Muskel) yang tidak berjalan dengan baik membuat banyak warga miskin yang tidak tercatat dalam DTKS. Mereka ini sering kali bertanya-tanya bagaimana cara mengajukan permohonan bantuan," paparnya.

Imam juga mempertanyakan klaim bahwa penyaluran KDS sudah tepat sasaran. "Sasaran KDS ini kemana? Kelompok masyarakat mana yang dimaksud? Banyak warga yang merasa tidak terjangkau oleh program ini," ungkapnya.

Imam Turidi mengingatkan bahwa penyaluran bantuan sosial harus mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan.

Baca Juga

Kasus TPS Sampah Limo: Kuasa Hukum Beberkan Alasan Praperadilan

"Jadi harus bisa memastikan bahwa bantuan (KDS) ini sampai ke tangan yang benar-benar membutuhkan. Jangan sampai yang benar-benar miskin justru terlewatkan," pungkasya.

Editor : Mahfud