3 Ketum Partai Ini Dicap Netizen sebagai Tukang Gadai Demokrasi

DEPOK, iNews.id - Wacana penundaan Pemilu oleh tiga ketua umum (Ketum) partai agaknya membuat masyarakat non pendukung pemerintah benar-benar marah.

Kemarahan itu membuat ketiga Ketum tersebut, yakni Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan, dicap netizen sebagai tukang gadai demokrasi.

"Aku sampaikan ke anakku, next klo besok Pemilu jangan pilih dari partai yang ketuanya ini.. Kenapa? ... Dia tukang gadai demokrasi yang gak layak untuk dipilih. #NKRIMajuTanpaJokowi #NKRIMajuTanpaJokowi," kata netizen pemilik akun @Arkananta_88 seperti dikutip Senin (28/2/2022).

Foto: tangkapan layar

Sejak dicuitkan pada Minggu (27/2/2022), hingga Senin (28/2/2022) pukul 14:26 WIB, cuitan itu telah diretweet 1.427 kali, disukai 4.976 netizen dan dikomentari 93 orang.

Mereka yang berkomentar rata-rata mendukung julukan tukang gadai demokrasi yang diberikan kepada Airlangga, Muhaimin, dan Zulkifli.

"Sebagai kelompok partai penggadai, partai-partai ini punya motto: MENGATASI MASALAH DENGAN MASALAH. Mendukung kebijakan: Mengatasi kebutuhan dana pembangunan dengan hutang dan mencekik rakyat. Mengatasi ketidakmampuan dengan berbohong. Mengelola politik dengan cara rente," sahut @SantriJalanan70.

"Setuju, tenggelamkan partai-partai seperti ini. Saya bukan anggota partai manapun, tp klu ada partai dukung oligarki, saya tenggelamkan. Minimal istri dan anak saya gk pilih partai2 serakah itu," kata @Iskanda06623835.

"Betul, aku juga pesan kpd anak2ku, Pemilu nanti gak usah pilih 3 org dari partai ini dan kader2nya. Mereka ini perusak demokrasi. Dan ada bbrp partai yg tidak dipilih karena merusak demokrasi," kata @JokoLipService.

Seperti diketahui, Airlangga, Muhaimin dan Zulkifli mewacanakan pelaksanaan Pemilu 2024 diundur 2-3 tahun dengan bebagai alasan.

Sejak mereka melontarkan wacana itu, banyak kalangan meradang, karena terutama dari kalangan oposisi, karena selain melanggar konstitusi yang mengamanatkan Pemilu diselenggarakan lima tahun sekali, juga tidak ada payung hukumnya.

Penolakan terutama karena sejak menjadi presiden pada tahun 2014, Jokowi tidak membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, bahkan telah memperlihatkan gejala menganut sistem pemerintahan otoriterianisme seperti yang dianut Orde Baru.

Tak hanya itu, pemerintahan Jokowi juga diduga dikuasai dan dikendalikan oligarki, sehingga telah berkali-kali menerbitkan kebijakan yang pro pengusaha/oligarki, dan tidak pro rakyat, contohnya penerbitan UU Minerba, UU Cipta Kerja dan revisi UU KPK.

Pemerintahan Jokowi juga terus menumpuk utang, tapi tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Bahkan meski Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tetapi belakangan ini justru terjadi kelangkaan minyak goreng.

Yang juga paling dicatat dari pemerintahan Jokowi adalah kebijakannya yang cenderung anti Islam, sehingga penggunaan toa untuk mengumandang azan dari masjid dan mushollah pun diatur, sehingga menjadi polemik di masyarakat.

Editor : Rohman