Ketum HAPPI Ajak Anggota Aktif dalam Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Kemaritiman Indonesia

JAKARTA, iNews.id - Ketua Umum Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) Dr. Muh. Rasman Manafi, SP., MSI. melantik para pengurus HAPPI periode 2023-2028 di Swiss-Belresidences Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (27/7/2024).

Sebelumnya, Rasman Manafi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum HAPPI periode 2023-2028 dalam Kongres Nasional HAPPI ke-IV tahun 2023 yang diselenggarakan di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Kota Pontianak, pada Senin 27 November 2023.

Selain ketua umum, Kongres Nasional HAPPI ke-IV juga menetapkan Syarif Iwan Taruna Alkadrie sebagai sekretaris jenderal. Pelantikan pengurus HAPPI periode 2023-2028 yang didukung PT Pertamina Patra Niaga, berlangsung dengan seminar naisonal.

Usai pelantikan, Rasman mengajak para pengurus HAPPI berperan dan ambil bagian dalam kebijakan pembangunan kelautan dan kemaritiman Indonesia terutama penetapan kebijakan dalam 5 bahkan 20 tahun ke depan.

"Mainstream pembangunan kelautan dan maritim itu menjadi arus utama dalam pembangunan kita ke depan. Jadi HAPPI harus ada dan memang perannya sangat ditunggu," kata Rasman saat pelantikan.

Dalam kesempatan itu, Rasman menekankan, jika bicara penataan ruang, saat ini tidak lagi terpisah antara tata ruang darat dan laut. Tata ruang darat dan laut butuh terintegrasi. Sebab, jika tidak selaras akan terjadi konflik.

Oleh sebab itu, terkait ruang sudah terintegrasi dalam satu dokumen. Misalnya di daerah, sudah dalam satu peraturan daerah. 

Terlait itu, menurut Rasman, HAPPI adalah miniatur sesungguhnya integrasi disiplin ilmu. 

"Di sini kesempatan HAPPI untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu dan kepakarannya. Bagaimana mengintegrasikan pemanfaatan yang ada di darat dan di laut bisa bersinergi, tidak konflik bahkan menurunkan kualitas sumberdaya," katanya.

Lebih lanjut Rasman mengatakan, program HPPI ke depan pertama memastikan sertifikasi keahlian. Dia berharap dalam waktu dekat ahli pesisiran yang dinaungi HAPPI bisa terwujud meski membutuhkan energi, waktu dan perhatian yang juga amanah dari pengurus sebelumnya. 

"Kedua, diharapkan peran HAPPI bisa tampil baik di tingkat nasional maupun di daerah. Kalau kita sudah punya standar keahlian, maka dengan keahlian itu harus dapat mendampingi pemerintah baik pusat maupun daerah bahkan sampai ke level swasta yang menyiapkan dokumen pengelolaan pesisirnya," katanya.

Editor : Sazili MustofaEditor Jakarta