Kemenkumham Turun Tangan Tengahi Kisruh Dualisme Kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia

BANDUNG, iNewsDepok.id - Kisruh kepengurusan Pengurus Pusat (PP) Ikatan Notaris Indonesia (INI) belum selesai, sehingga menimbulkan gejolak di kalangan para notaris bahkan telah mengganggu pelayanan publik terkait layanan kenotariatan kepada masyarakat secara umum.

Persoalan organisasi INI terpecah menjadi dua kubu, yakni kubu Tri Firdaus Akbarsyah dari hasil Kongres XXIV INI di Provinsi Banten, sedangkan kubu satunya dipimpin oleh Irfan Ardiansyah dari hasil Kongres Luar Biasa INI 2023 di Kota Bandung. 

Baca Juga

Presiden Prabowo Diminta Tuntaskan Dugaan Kasus Mangkrak Payment Gateway Kemenkumham

Hal tersebut, menjadi awal mula terpecahnya PP INI hingga pada saat dilakukan audiensi yang dilakukan beberapa pengurus wilayah ke Komisi 3 DPR RI terkait persoalan di dalam organisasi INI dan hingga sekarang belum ada titik terang atas perpecahan dua kubu tersebut.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebagai pembina dan pengawas notaris perlu merespon dan mengambil sikap terkait dengan dualisme kepengurusan tersebut. 

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Cahyo R. Muzhar mengatakan, Kemenkumham telah berupaya maksimal melakukan mediasi pihak-pihak yang berpolemik dengan harapan adanya penyelesaian permasalahan sehingga keutuhan INI sebagai wadah tunggal tetap terjaga.

Baca Juga

Gelar Diseminasi Grasi Berbasis Elektronik, Ditjen AHU: Pangkas Proses Layanan Permohonan Grasi

"Dalam setiap kesempatan, Kemenkumham juga selalu menegaskan agar permasalahan di internal organisasi dapat diselesaikan secara internal Organisasi INI, baik pengurus pusat maupun pengurus di tingkat wilayah," ucapnya di saat konferensi pers di Grand Sunshine Resort, Kabupaten Bandung, Rabu (27/3/2024).

Terkait dengan adanya dualisme tersebut, untuk menjaga netralitas pemerintah. Kemenkumham dalam hal ini Ditjen AHU sebagai pembina dan pengawas mengambil sikap netral dan tidak berpihak.

Selain itu, adanya keluhan dari masyarakat khususnya calon notaris yang akan mengikuti Ujian Kode Etik Notaris (UKEN) dan Magang Bersama (MABER) yang akan diselenggarakan oleh masing-masing pihak pengurus INI yang sedang berkonflik, maka Kemenkumham Ditjen AHU tidak mengakui UKEN tersebut.

Baca Juga

Begini Proses Pengambilan Sumpah Naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijners Untuk Perkuat Timnas

"Terdapat beberapa Pengwil yang tetap menyelenggarakan UKEN di antaranya Pengwil Jawa Barat dan Pengwil Jawa Tengah yang berdasarkan informasi melalui media sosial bahwa yang membuka acara kegiatan tersebut adalah kepengurusan versi Dr. Irfan Ardiansyah, SH.,MKn," ujarnya.

"Atas ketidakpatuhan tersebut, Ditjen AHU mengambil sikap bahwa pelaksanaan UKEN tersebut tidak sah dan kepada penyelenggara agar menghentikan kegiatan UKEN dan MABER yang mengatasnamakan organisasi INI hingga permasalahan organisasi INI selesai," tegasnya.

"Serta biaya-biaya yang dipungut dari peserta terkait dengan penyelenggaraan kegiatan tersebut sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab penyelenggara," imbuhnya.

Baca Juga

Bicara Politik di Kampus UI Depok, Kemenkumham: Ada 76 Parpol Yang Terdaftar di Ditjen AHU

Lebih lanjut dia mengatakan, dalam UU nya tidak ada, aturan itu ada di dalam AD/ART peraturannya INI. Kemenkumham menilai sebetulnya tidak ada penarikan apapun dari kementerian seperti kegiatan Sosialisasi Kenotariatan hari ini yang digelar gratis.

"Yang perlu diketahui adalah saat ini para notaris banyak yang menjerit soal pembiayaan, ini sudah jadi keprihatinan bersama. Perkumpulan itu sudah memungut iuran. Saya sudah pernah menyurati INI, kalau mau membuat kegiatan bisa menggunakan Kantor Kemenkumham, atau yang di daerah itu menggunakan kantor wilayah (Kanwil) masing-masing," katanya.

Cahyo R. Muzhar menuturkan, UKEN diatur dalan UUD hanya saja namanya bukan UKEN tapi Kode Etik Profesi, dan penyelenggaranya tidak disebut, jadi pemerintah pun menurutnya berhak untuk menyelenggarakan. 

Baca Juga

Diberikan Fasilitas Oleh Pemerintah Diaspora Diharapkan Turut Membangun Bangsa

"Artinya, memang kita akui organisasi INI penting banyak notaris hebat yang sudah melahirkan banyak akta, tetapi kami akui kami bukan notaris oleh karena itu nanti kewenangannya akan diambil alih sama pemerintah, tetapi pemerintah juga bisa mengajak organisasi atau lembaga lain jadi sifatnya opsional kalau pemerintah soal UKEN ini," ungkapnya.

Sementara itu, Cahyo R. Muzhar meminta kedua belah pihak untuk menurunkan egonya masing-masing dan selanjutnya bisa dimunculkan sosok baru calon pemimpin yang lebih segar, agar organisasi INI tetap tunggal.

"Memang UU nya mengatur organisasi tunggal tapi bukan berarti mutlak tunggal, kita bisa merevisi UUD itu enggak masalah dan busa dibuat lebih dari satu enggak masalah, tapi kedua pihak menginginkan tetap tunggal, dalam setiap kesempatan ingin tunggal tapi keduanya masih ingin jadi ketua. Sebetulnya enggak sulit untuk mengubah UUD," tegasnya.

Editor : M Mahfud