UI Gandeng Kemendagri, BNPB dan Kedutaan Australia Luncurkan Buku Evaluasi Penanganan COVID-19

JAKARTA, iNewsDepok.id - Kalangan praktisi dan akademisi dari Universitas Indonesia (UI) bersama Kementerian Dalam Negeri RI telah melaksanakan kajian evaluatif dan reflektif secara multidisiplin dalam rangka mempelajari bagaimana pengalaman pemerintahan Indonesia membuat dan menerapkan kebijakan terkait pandemi COVID-19 yang terjadi selama tiga tahun, sejak 2020 lalu.

Kajian tersebut pun telah menghasilkan sebuah buku berjudul “Belajar Dari Pandemi: Evaluasi Efektivitas PPKM dalam Penanganan Pandemi COVID-19”, yakni sebuah pembelajaran kebijakan pembatasan selama pandemi yang ditulis oleh Dr. Safrizal ZA, M.Si. dan Danang Insita Putra, PhD (Kemendagri RI), Prof. dr. Mondastri Korib Sudaryo, M.S., DSc. (Dekan FKM UI); Prof. Dra. Fatma Lestari, M.Si. (Ketua DRRC UI), Ph.D.; Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto, M.Si. (Dekan FISIP UI); Prof. Dr. Multamia RMT Lauder, S.S., Mse., DEA  (Guru Besar FIB UI); dan delapan orang penyusun lainnya.

Baca Juga

Perjanjian Ekslusivitas Hambat Perkembangan Otomotif Dalam Negeri, Butuh Campur Tangan KPPU

Peluncuran buku tersebut dilakukan secara hybrid dan dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari para penyusun buku dan peserta dari berbagai institusi. Pada acara ini, sejumlah pihak memberikan sambutan, diantaranya:

1.    Bapak Simon Flores, Konselor Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia.
2.    T.M. Zakir Sjakur Machmud, M.Ec., Ph.D. - Direktur Pengelolaan dan Pengembangan Unit Usaha Universitas Indonesia.
3.    Dr. Raditya Jati, S.Si., M.Si - Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB.
4.    Dr. Safrizal ZA, M.Si Dirjen Bina Administrasi Wilayah Kemendagri RI. 

Dalam sambutan buku ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memiliki harapan besar, agar buku ini dapat menggambarkan pengalaman dan pembelajaran dari penerapan kebijakan pembatasan selama pandemi COVID-19. 

Baca Juga

Gebyar Intrec 2024: Inovasi Bisnis Muda Bersinar

"Penanganan pandemi COVID-19 secara terpadu sangat membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu, disadari sepenuhnya bahwa diperlukan menyempurnakan pengelolaan dan fasilitas penanggulangan bencana wabah, sehingga pemberdayaan ketahanan kesehatan masyarakat yang tangguh juga perlu digarap secara nasional," bunyi sambutan Mendagri.

Di sisi lain, Rektor Universitas Indonesia Prof. Ari Kuncoro, Ph.D menambahkan bahwa pembelajaran dari pengalaman selama tiga tahun pandemi COVID-19, hendaknya menjadi memori dan modal bagi bangsa Indonesia untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi di masa mendatang.

Dirjen Bina Administrasi Wilayah Kemendagri RI, Dr. Safrizal ZA, M.Si menambahkan, buku ini adalah dokumentasi pemenangan melawan COVID-19. "Kilas balik penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19 memberi banyak sekali pembelajaran yang dapat dipetik," kata Safrizal.

Baca Juga

Pengmas FIA UI Bekali Puluhan Pemagang ke Jepang Manajemen Keuangan dan Kewirausahaan

Sementara itu, Mia Lauder menambahkan tentang pentingnya mewujudkan pemberdayaan ketangguhan komunitas melalui memori kolektif masyarakat dalam menangani bencana untuk merespon dampak sosial budaya COVID-19 menuju adaptasi kehidupan baru yang bersifat responsif. 

"Ketangguhan komunitas ini harus ditumbuhkan melalui berbagai bentuk informasi, panduan, dan edukasi melalui pendekatan kearifan lokal," ungkap Mia.

Ketua DRRC UI dan FKM UI, Prof. Dra. Fatma Lestari, M.Si menyampaikan bahwa buku ini dapat menjadi pembelajaran praktik terbaik bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi kemungkinan ancaman pandemi lainnya di kemudian hari. 

Baca Juga

Meutya Hafid: Negara Harus Hadir Lindungi Anak dari Tontonan OTT yang Tidak Sesuai

Dr. Rachma Fitriati, M.Si M.Si (Han) selaku Government Relation Head DRRC UI dan Pengajar FIA UI menyampaikan buku yang merupakan hasil kerjasama dari Kemendagri RI, DRRC UI, BNPB dan Kedutaan Australia merupakan wujud nyata state obligation karena secara konstitusional Pemerintah wajib bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan yang memadai.

"Dan masyarakat berhak untuk mendapatkan perlindungan sebagai hak yang melekat maka perlindungan setiap orang adalah pada diri masing-masing, dan pelayanan kesehatan suatu hal yang utama dan penting," tutup Rachma.

Seperti diketahui, selama tiga tahun pandemi COVID-19 ini melanda dunia secara global, termasuk Indonesia, telah memberikan banyak pembelajaran bagi semua pihak. Pelbagai tantangan telah berhasil dilalui berkat gotong royong semua pihak: pemerintah, dunia usaha, media, masyarakat, hingga insan cendekia. Pemerintah telah menerapkan serangkaian kebijakan, mulai dari PSBB hingga PPKM untuk menekan laju peningkatan kasus. 

Baca Juga

Lama Tak Terdengar dan Belum Terungkap, Ini Kabar Terbaru Kasus Akseyna

Sejak diterapkannya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis PPKM Mikro pada 9 Februari 2021, kasus aktif COVID-19 secara bertahap sudah mulai dapat ditekan. Tampaknya, kebijakan mendasar PPKM Mikro cukup berhasil, ketika menempatkan masyarakat bukan sebagai obyek, namun sebagai subyek penanganan COVID-19 di tingkat komunitas. 

Selain itu, perlu pula disadari bahwa pembentukan dan penguatan Posko Desa/Kelurahan yang melaksanakan empat fungsi utama yaitu pencegahan, penanganan, pembinaan dan pendukung, sangat membantu pemberdayaan komunitas berbasis kearifan budaya sehingga dapat optimal untuk melawan COVID-19. 

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa sendi-sendi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat tetap berlangsung dengan aman di tengah segala keterbatasan. Dalam proses tersebut kita banyak mendapatkan pelajaran bernilai, baik dari berbagai kisah sukses maupun berbagai hambatan dan tantangan selama kebijakan ini diterapkan di Indonesia.

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta