2 Caleg Golkar Diterpa Isu Politik Uang, Tajudin Tabri Sebut Akan Investigasi

DEPOK, iNews Depok. id - Isu politik uang kian marak dalam beberapa hari terakhir. Kali ini menerpa 2 Caleg DPR RI dari Partai Golkar.

Isu mencuat setelah beredar di media sosial (medsos) video dan foto para calon legislatif (Caleg) baik DPRD Kota Depok, DPRD Provisi Jawa Barat (Jabar) maupun DPR RI diduga melakukan politik uang. 

Baca Juga

Tepis Isu Bagi-Bagi Uang, Tim Pemenangan Ranny A Rafiq Caleg DPR RI: Itu Fitnah

Tajudin Tabri, Ketua Badan Saksi Nasional Partai Golkar Kota Depok (BSNPGD) dengan tegas membantah informasi terkait adanya praktik politik uang yang dilakukan oleh Caleg Partai Golkar untuk DPR RI Dapil Kota Depok-Bekasi.

Jika sebelumnya isu menerpa Rani Fahd A Rafiq, kali ini pada Tania Laena dan Wenny Haryanto. 

"Ada juga laporan masuk atas nama Tania Laena dan Wenny Haryanto," kata Tajudin Tabri yang juga Bappilu Golkar Kota Depok, Selasa (13/02/2024).

Tajudin menyatakan  ada pihak-pihak yang ingin menjatuhkan Partai Golkar.
"Kita sedang menghadapi serangan fitnah keji," kata Tabri.

Meski begitu, Tabri menyatakan tetap akan melakukan investigasi.

"Kami telah menerima juga video dan foto-foto berupa amplop berisi uang dan stiker kedua Caleg, Tania Laena dan Wenny Haryanto. Apabila ditemukan kesalahan akan kami tindak tegas," tandasnya.

Ia mengakui BSNPGD telah menerima laporan terkait perilaku kurang pas dari beberapa calon legislatif. Namun setelah dilakukan konfirmasi, semua calon tersebut tak terbukti. Mereka menjalankan Pemilu 2024 sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.

“BSNPGD tidak hanya menerima laporan terkait fitnah terhadap caleg dari partai kami, tetapi juga terhadap caleg dari partai lain. Namun, kami memilih untuk tidak mengomentari hal tersebut,” jelas Tabri.

BSNPGD berharap agar masyarakat dapat memahami bahwa mereka berkomitmen untuk menjaga integritas dan etika dalam proses demokrasi.

"Kami tegaskan, kami menolak segala bentuk praktik politik uang yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat," jelas Tabri.

Editor : Mahfud