DEPOK, iNews Depok.id - Kota Depok merupakan kota hasil pemekaran dari wilayah Kabupaten Bogor. Tak heran jika dalam perjalanannya merangkak menjadi kota yang mandiri seperti saat ini, Kota Depok sering kesulitan dalam mempertahankan asetnya, lantaran banyak aset daerah di Kota Depok belum tersertifikasi.
Pemerintah Kota Depok tentunya terus berbenah dalam menjaga keutuhan asetnya, dengan menggandeng isntansi vertikal seperti Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Depok untuk mempercepat sertifikasi ribuan aset daerah Kota Depok.
Dayung bersambut, di masa kepemimpinan Indra Gunawan selaku Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN, Kota Depok, asa untuk mempertahankan aset daerah Kota Depok perlahan mulai terwujud.
Hal ini dibuktikan lewat keberhasilan Indra Gunawan dalam merealisasikan 1000 sertifikat aset milik Pemerintah Kota Depok tanpa menggunakan anggaran APBD tahun 2023.
Pencapaian ini merupakan terbesar di Indonesia dan bisa juga dikatakan tercepat lantaran dikerjakan hanya dalam waktu empat bulan saja.
Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Depok Indra Gunawan mengakui, awalnya target ini terlihat berat. Muncul sikap pesimistis, pasalnya, pada tahun sebelumnya, sertifikasi 100 aset saja cukup sulit untuk direalisasikan.
Namun, berkat kerja keras seluruh elemen di Kantor Pertanahan Kota Depok, target tersebut akhirnya tercapai. Pemantik dari kerja cepat ini muncul setelah adanya kesepakatan dalam Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Alhamdulillah kami bisa menyelesaikan pekerjaan ini. Pencapaian ini kami lalui dengan perasaan gembira. Pekerjaan ini kita rekam bersama dan disaksikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” ungkap Indra Gunawan dalam sambutan peresmian Gedung Arsip dan penyerahan 856 sertifikat aset daerah.
Sejalan dengan pencapaian tersebut, Indra pun mengungkapkan munculnya tantangan dari Wali Kota Depok Mohammad Idris yang meminta BPN untuk merealisasikan sertifikasi 3.000 aset Pemkot dalam setahun.
“Beberapa bulan lalu saya bicara dengan wali kota, bahkan kami di-challenge oleh wali kota apakah bisa merealisasikan 3.000 aset Pemkot. Kalau 4 bulan saja bisa seribu, berarti kalau setahun bisa 3,000an,” ungkap Indra.
Indra optimistis target tersebut dapat tercapai. Apalagi, BPN Kota Depok telah memiliki pengalaman dan strategi yang tepat dalam melakukan sertifikasi aset daerah di tahun 2023.
Sementara itu Wali Kota Depok Mohammad Idris mengakui, keberhasilan BPN Kota Depok dalam percepatan sertifikasi aset milik pemerintah. Besar sekali manfaat yang didapat dari program tersebut, salah satunya meningkatkan pengelolaan aset dan mencegah terjadinya sengketa.
“Dengan adanya sertifikasi ini Pemkot Depok dapat memiliki bukti kepemilikan yang sah dan terdaftar di BPN. Hal ini juga dapat meningkatkan nilai ekonomi aset Pemkot Depok," ujarnya.
"Harapannya, menjelang berakhirnya masa bakti saya, target bisa tembus 5.000 bidang yang disertifikatkan,” pinta politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Ketika disinggung soal kebutuhan BPN Kota Depok menyangkut kebutuhan rak dan fasilitas pendukung gedung arsip, Mohammad Idris siap memberikan kontribusi yang dibutuhkan.
“Kalau koordinasi seperti ini realisasinya terlihat, tentu Pemkot Depok juga memprioritaskan masukan dan harapan yang disampaikan. Semangatnya ada, wujudnya jelas. Tentu kita dukung, apalagi ini untuk kepentingan kita, untuk kepentingan masyarakat Kota Depok,” terang Idris.
Editor : M Mahfud