Masyarakat Desa Belum Melek Perlindungan Data Pribadi, Rentan Jadi Korban Penipuan

1. UU PDP Membuat Masyarakat Melek Perlindungan Data Pribadi

Baca Juga

BSSN Bentuk Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Siber dan Sandi Negara

Eddy Wahudi, Head of MSSP Development menyampaikan bahwa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah menyebutkan hak-hak yang harus dipenuhi oleh tiap instansi atau perusahaan yang mengelola suatu data pribadi. Penggunaan UU PDP pada praktiknya memiliki dua konsekuensi yang berlaku secara administratif dan pidana. 

Sementara itu Sugeng Jadmoko menyampaikan dampak dari hadirnya UU PDP, yang mana telah memberikan dimensi baru terhadap pemahaman masyarkat terkait dengan risiko di dunia digital. 

“Dengan adanya Undang-undang ini, pengelolaan aspek risiko dalam bisnis juga perlu dipertimbangkan dengan matang. Maka itu MTM juga melakukan antisipasi dan mitigasi terkait dengan penyalahgunaan data pribadi,” kata Sugeng.

Baca Juga

Tingkatkan Efisiensi Hingga Keamanan IT Bisnis, Eranyacloud Hadirkan Profesional Managed Service

2. MTM Menerapkan Tata Kelola Dengan Framework BSSN

Lebih lanjut Sugeng Jadmoko menyampaikan opsi yang dilakukan oleh MTM ialah dengan menerapkan tata kelola yang baik berdasarkan framework yang sudah ada, salah satunya framework dari BSSN yang memang telah diadposai oleh MTM. 

“Saat ini, MTM sebagai penyelenggara layanan terhadap customer harus mampu memastikan apa yang perusahaan kami berikan sudah memenuhi kaidah keamanan yang baik. MTM juga secara aktif terlibat dalam CSIRT MTM dari BSSN,” tutur Sugeng.

Editor : M Mahfud