Asosiasi Dosen Indonesia Minta Perpanjangan Tenggat Waktu Pemutakhiran Data Akademik

JAKARTA,iNewsDepok.id- Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) melayangkan surat ke Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Prof. Ir. Nizam. Surat dengan nomor 011/DPP/ADI/III/2023 yang dilayangkan 11 April 2023 itu berisi mengenai usulan penundaan pemutakhiran data kinerja akademik. Hal itu menyusul protes yang dilakukan para dosen ke Menteri Pendidikan Nadiem Makarim terkait batas waktu kebijakan pemutakhiran data kinerja yang dinilai begitu sempit dan bisa mematikan karier para dosen.

Baca Juga

Milad ke-25, DPP ADI dan OIKN Sinergi Kembangkan SDM Unggul Berkualitas

Ketua Umum ADI, Mohammed Ali Berawi menanggapi protes yang dilayangkan para dosen tersebut ke Menteri Nadiem. Ale, sapaan akrabnya mengatakan, pihaknya mengapresiasi usaha pemerintah untuk mendorong kinerja dosen berbasis meritokrasi. “Hal ini dilakukan dengan salah satu upayanya melalui pembangunan sistem integrasi digital rekam jejak dan penilaian kinerja dosen,” katanya, Sabtu (15/4/2023).

Pihaknya mendukung terwujudnya iklim digitalisasi dalam dunia pendidikan. Dan dalam upaya membangun digitalisasi sistem tersebut diharapkan kementerian dapat mengoptimalkan pengintegrasian data-data pada sistem aplikasi yang sudah ada. “Sehingga memudahkan para dosen untuk melakukan pemutakhiran data,” ujarnya.

Baca Juga

Asosiasi Dosen Indonesia Komitmen Majukan Pendidikan Tinggi Tanah Air

Selain itu, sambung Ale, pihak terkait juga disarankan mempertimbangkan kondisi sarana dan prasarana digital yang bervariasi di berbagai universitas di Indonesia. Kemudian dilihat juga kesiapan dosen dan manajemen kampus dalam mempersiapkan dokumen rekam jejak kinerja sehingga ada perpanjangan waktu hingga Juli mendatang. “Maka diusulkan tenggat waktu pemasukan data hingga 30 Juli 2023,” pintanya.

Dikatakan, untuk memperkuat kebijakan ini selain memberikan sanksi bagi dosen yang tidak melakukan pemutakhiran data, maka diusulkan juga untuk pemberian reward bagi dosen yang menjalankan tugas dengan baik. Reward yang dimaksud dapat berupa insentif maupun nilai kum tambahan. “Kedepan, pihak pemerintah dalam hal ini kemendikbudristek dapat meningkatkan partisipasi publik dalam menghasilkan kebijakan pemerintah. ADI sebagai organisasi profesi dosen Indonesia siap menjadi partner pemerintah untuk memajukan ekosistem pendidikan Indonesia,” tutupnya.  

Editor : Rinna Ratna Purnama