Dana Pemprov Jabar Ditunda, Walkot Depok Tetap Lanjutkan Bangun Masjid di SD Pocin 1

DEPOK,iNewsDepok.id- Kendati Pemda Provinsi Jawa Barat akan menunda proses bantuan pembangunan Masjid Al Quddus, namun Pemerintah Kota Depok akan tetap melanjutkan prosesnya.

Alasannya, Pemkot Depok tidak menerima surat pemberitahuan mengenai hal tersebut dari Pemprov Jabar.

Baca Juga

Lestarikan Budaya Lokal, Sanggar SN dan PWI Depok Kolaborasi Gelar Lomba Angklung se-Jabodetabek

“Tidak ada. Tidak ada pernyataan resmi dari mereka (Pemprov Jabar) ke saya,” kata Wali Kota Depok Mohammad Idris,  Senin (12/12/2022).

Dengan tidak adanya surat pemberitahuan tersebut, maka pihakya mengaku terus melanjutkan proses pembangunan.

“Kita akan terus proses,” ujarnya.

Baca Juga

Keren! Siswi Asal Depok Jadi Delegasi Termuda IFY 2026 di Ekaterinburg Rusia

Ditegaskan, dirinya belum menerima kabar terkait penundaan bantuan pembangunan Masjid Al Quddus.

 "Belum menerima kabar,” katanya.

Terpisah, Pemda Provinsi Jawa Barat akan menunda proses bantuan pembangunan Masjid Margonda apabila alih fungsi lahan untuk masjid masih menjadi polemik.  Bahkan tidak menutup kemungkinan Pempov Jabar akan membatalkan proses bantuan pembangunan masjid.

Baca Juga

Perdagangan Orang Modus Dinikahkan dengan WN China di Tiongkok Digagalkan Imigrasi Depok

 “Mencermati situasi dan dinamika sosial yang belum memungkinkan untuk dilakukan alih fungsi lahan SDN Pondok Cina 1 menjadi masjid, Pemda Provinsi Jabar akan menunda proses bantuan pembangunan Masjid Margonda, bahkan tidak menutup kemungkinan bantuan tersebut akan dibatalkan,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jabar Indra Maha dalam keterangan resminya, Minggu (11/12/2022).

Indra menuturkan, Pemda Provinsi Jabar mendorong Pemda Kota Depok mengedepankan pendekatan dialogis untuk mendapatkan solusi terbaik soal rencana alih funsi lahan SDN Pondok Cina 1 menjadi Masjid Margonda. Jangan sampai, alih fungsi lahan tersebut menimbulkan masalah baru, terutama terhadap siswa dan kegiatan belajar mengajar. Semua pihak harus menghindari hal-hal yang berpotensi menghadirkan benturan-benturan sosial agar kondusivitas Kota Depok terjaga.

“Jika ada upaya hukum yang dilakukan oleh warga, hal ini perlu mendapat perhatian dari Pemda Kota Depok untuk menunda dulu alih fungsi lahan tersebut sampai keluar keputusan hukum yang tetap,” tegasnya.

Baca Juga

Wisuda UI Tembus 10.000 Orang, Pertama Kali Dalam Sejarah

Editor: Rinna Ratna Purnama