DPD RI Tandatangani MoU dengan Kampus UI, Konkretkan Upaya Kaji Ulang Konstitusi

JAKARTA, iNews.id -  Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengkongkretkan upaya mengkaji ulang konstitusi. Salah satunya, melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Universitas Indonesia di Lantai VIII Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan, Jumat (9/12/2022).

Jalinan kerja sama dalam MoU tersebut, meliputi Pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPD RI, sekaligus mengongkretkan kaji ulang konstitusi yang diinisiasi DPD RI.

Baca Juga

Komeng Ogah Kampanye DPD: Berhasil Alhamdullilah, Jika Tidak Ya Sudahlah 

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap MoU ini dapat memaksimalkan kinerja DPD RI yang tengah fokus mengembalikan UUD 1945 naskah asli. 

"Melalui kerja sama ini saya berharap Universitas Indonesia dapat memberikan kontribusi untuk menyiapkan penyempurnaan konstitusi kita dengan teknik adendum," katanya

Ia menjelaskan penyempurnaan dilakukan untuk menata secara adil dan mengambil sisi positif dari lembaga-lembaga yang sudah ada, tanpa melakukan perombakan total yang tidak perlu.

Baca Juga

Ketua DPD RI Kritisi Program JETP Tak Maksimal, Minta para Menteri Lebih Informatif

Senator asal Jawa Timur itu mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Indonesia yang bersedia membangun sinergi, kolaborasi dan hubungan kelembagaan antara Universitas Indonesia dengan DPD RI.

LaNyalla menjelaskan, DPD RI sedang menginisiasi perbaikan dan pengkajian ulang atas konstitusi Indonesia pasca-amandemen yang dilakukan pada tahun 1999 hingga 2002 silam.

"Tentu ini menjadi pekerjaan besar yang harus ditopang dengan dukungan keahlian dari perguruan tinggi, untuk menyiapkan naskah akademik dan hal-hal lain yang diperlukan," harap LaNyalla.

Baca Juga

Dihadiri Raja-Raja Nusantara, Sidang Paripurna DPD RI Sepakati Penguatan Sistem Bernegara 

Berdasarkan pengalamannya keliling 34 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota di Indonesia, ada dua hal mendasar persoalan yang sama di seluruh daerah, yakni ketidakadilan yang dirasakan masyarakat dan kemiskinan struktural.

"Temuan itu kami analisa lebih lanjut. Muaranya ternyata ada di hulu, di sektor paling fundamental yakni konstitusi bangsa ini yang telah diubah lebih dari 95 persen isi pasal-pasalnya," papar LaNyalla.

Alhasil, negara kesejahteraan yang dirancang para pendiri bangsa sudah melenceng jauh dari cita-cita nasional. Sebab, bangsa ini telah meninggalkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi. Sebaliknya, Indonesia justru menjabarkan ideologi lain yakni liberalisme dan individualisme. 

Baca Juga

Hadiri HUT ke-77 Bhayangkara, LaNyalla Berharap Polri Tingkatkan Pelayanan kepada Masyarakat

Tak heran jika kita selalu temukan paradoksal di lapangan selama hampir 20 tahun belakangan ini, tepatnya sejak dilakukan amandemen konstitusi. Oleh karenanya, LaNyalla berkampanye untuk menata ulang Indonesia, demi menghadapi tantangan masa depan yang akan semakin 
berat. 

"Kita harus kembali menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri dan berdikari. Untuk itu, kita harus kembali kepada Pancasila, agar kita tidak menjadi bangsa yang durhaka kepada para pendiri bangsa. Agar kita tidak menjadi bangsa yang tercerabut dari akar bangsanya. Agar kita tidak menjadi bangsa yang kehilangan jati diri dan karakter," tegas LaNyalla.

Sementara Rektor Universitas Indonesia, Prof Ari Kuncoro, SE.,MA.,Ph.D menjelaskan, pengelolaan sistem pendidikan tinggi di dunia, termasuk UI melalui Statuta-nya, telah menyelaraskan ke dalam sistem pendidikan yang berorientasi pada kewirausahaan, kolaborasi dan membangun model yang kami sebut pentahelix.

Baca Juga

Ketua DPD RI Dorong UMKM dalam Kerja Sama Bilateral Indonesia-Jepang

"Ada ekosistem masyarakat, industri, pemerintah dan media. Untuk itu, UI siap memberikan kontribusi dengan SDM yang ada dalam membangun bangsa," tutur Prof Ari.

Dikatakannya, UI sebagai sebagai lembaga pendidikan tinggi punya SDM yang siap menyusun berbagai kajian, perumusan kebijakan terkait RUU, riset dan inovasi yang dapat disinergikan dengan fungsi DPD RI. 

Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin, Wakil Ketua Komite III Evi Apita Maya, Sekjend DPD RI Rahman Hadi dan jajarannya, serta Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Brigjen Pol Amostian. 

Sedangkan Universitas Indonesia dihadiri Rektor Universitas Indonesia Prof Ari Kuncoro, SE.,MA.,Ph.D, Wakil Rektor Bidang SDM dan Aset Prof Dr Ir Dedi Priadi, DEA, Kasubdit Kerja Sama Proyek Strategis Direktorat Kerja Sama UI, Aswin Dewanto Hadisumarto, SE, MIA dan sejumlah staf lainnya.

Editor : Sazili MustofaEditor Jakarta