JAKARTA, iNewsDepok.id – Majelis hakim Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Irjen Eko Hadi Santoso. Sanksi tegas tersebut diberikan menyusul keterlibatannya dalam kasus dugaan penyadapan ilegal. Atas putusan itu, pihak Irjen Eko menyatakan akan menempuh jalur banding.
“Atas Putusan tersebut pelanggar EH menyatakan banding,” kata Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri, Selasa (17/11/2026).
Sidang KKEP yang menentukan nasib hukum internal sang jenderal digelar secara tertutup oleh pihak Kepolisian. Dalam persidangan tersebut, terduga pelanggar dinyatakan terbukti melakukan permufakatan akses ilegal (illegal access) milik Polri guna melakukan penyadapan yang tidak profesional serta tidak sesuai prosedur.
Akibat perbuatannya, Eko dinilai melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Dengan sanksi PTDH ini, Irjen Eko Hadi menyusul Irjen Ahrie Sonta Nasution yang telah lebih dulu dijatuhi hukuman pemecatan serupa. Putusan pemecatan terhadap Irjen Ahrie Sonta sebelumnya telah dibacakan pada Selasa (10/11/2026).
Kasus dugaan penyadapan ini turut menyeret sejumlah nama petinggi Polri. Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Selain Jenderal Listyo Sigit, Bareskrim Polri menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Dari keempat tersangka tersebut, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Ahrie Sonta kini ditahan di Rutan Mako Brimob, sementara Irjen Slamet Uliandi tidak dilakukan penahanan.
Editor : Vitrianda Hilba Siregar
Artikel Terkait
