Trunoyudo memastikan bahwa seluruh tahapan persidangan dilakukan secara objektif sesuai koridor hukum internal Polri.
“Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas,” tutur Trunoyudo.
Sinyal kuat potensi sanksi pemecatan terhadap Eko Hadi juga menguat jika merujuk pada putusan sidang etik sebelumnya dalam perkara yang sama.
Pada Selasa (10/11/2026) pekan lalu, Majelis KKEP Mabes Polri telah lebih dulu menjatuhkan vonis PTDH terhadap Irjen Ahrie Sonta.
Sidang KKEP ini merupakan tindak lanjut dari penyidikan pidana yang ditangani Bareskrim Polri. Dalam perkara pokoknya, penyidik telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka atas dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik.
Keempat tersangka tersebut meliputi Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.
Saat ini, Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Polri, sementara Slamet Uliandi berstatus tahanan rumah karena alasan kesehatan.
Berdasarkan fakta penyidikan, praktik penyadapan tanpa izin ini berlangsung sepanjang periode 2025 hingga 2026. Para tersangka diduga memasukkan sejumlah nomor telepon target ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS)—perangkat intersepsi komunikasi resmi milik aparat penegak hukum—secara sepihak tanpa prosedur verifikasi dan dasar hukum yang sah.
Tidak hanya menyasar komunikasi Presiden Prabowo Subianto, operasi penyadapan ilegal tersebut juga menargetkan jajaran pejabat negara, tokoh politik, awak media massa, pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas), aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Selain terancam pemecatan di sidang etik, keempat tersangka juga menghadapi jeratan hukum pidana berlapis berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE):
Pasal 258 KUHP mengatur tindak pidana penyadapan ilegal dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.
Pasal 332 Ayat (1) dan/atau Ayat (2) KUHP terkait perbuatan mengakses sistem elektronik secara melawan hukum dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara.
Pasal 32 Ayat (1) UU ITE mengenai tindakan mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, atau memindahkan informasi elektronik tanpa hak dengan ancaman pidana maksimal 8 tahun penjara.
Editor : M Mahfud
Artikel Terkait
