Staf Ahli Bidang PNBP tersebut menegaskan bahwa pembenahan tata kelola menjadi kunci utama dalam memaksimalkan potensi penerimaan di setiap lini.
“Tantangan ke depan adalah bagaimana memastikan setiap potensi penerimaan dapat dikelola secara optimal, transparan, dan akuntabel. Dengan tata kelola yang semakin baik, PNBP diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih berkelanjutan bagi keuangan negara,” ujar Agus.
Senada dengan langkah pemerintah, Pengajar Administrasi Fiskal Universitas Indonesia Prianto Budi Saptono menilai bahwa peluang penguatan PNBP akan terealisasi secara maksimal apabila sistem pemungutan bertransformasi menuju ekosistem digital yang terintegrasi.
“Diperlukan sistem pengelolaan yang semakin terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Digitalisasi dapat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan efektivitas pemungutan, memperkuat pengawasan, serta memastikan potensi penerimaan negara dapat teridentifikasi dan dimanfaatkan secara optimal,” jelas Prianto.
Sementara itu, Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede memandang perluasan basis penerimaan di luar sektor komoditas merupakan keharusan untuk meredam guncangan ekonomi makro.
Ketergantungan terhadap penerimaan berbasis komoditas membuat PNBP cukup rentan terhadap perubahan harga global, nilai tukar, dan volume produksi.
"Karena itu, diversifikasi sumber penerimaan menjadi semakin penting. Pemerintah perlu mendorong pengembangan PNBP nonkomoditas, optimalisasi aset negara, dan peningkatan produktivitas layanan publik agar struktur penerimaan negara lebih kuat dan berkelanjutan,” ungkap Josua.
Melalui sinergi kebijakan antara pemerintah, akademisi, dan pelaku ekonomi dalam forum ini, pemetaan risiko serta strategi mitigasi volatilitas komoditas diharapkan mampu menjaga kemandirian fiskal Indonesia.
Editor : M Mahfud
Artikel Terkait
