FKPPAI Ingatkan Jangan Biarkan Dugaan Penyadapan Presiden Direduksi jadi Isu Pengalihan, Usut Tuntas

JAKARTA, iNewsDepok.id - Ketua Umum Forum Komunikasi Pemuda Pencinta Alam Indonesia (FKPPAI), Alam Slamet Barkah, mendesak aparat penegak hukum mengusut secara tuntas dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Ia menilai persoalan tersebut bukan perkara biasa karena menyangkut keamanan kepala negara, kewibawaan institusi negara, kedaulatan nasional, serta integritas penyelenggaraan pemerintahan.

Alam menyayangkan munculnya sejumlah narasi di media sosial yang berupaya menggiring opini bahwa kasus dugaan penyadapan Presiden hanyalah pengalihan isu. Menurutnya, berkembangnya narasi semacam itu justru berpotensi mengaburkan substansi persoalan dan menggeser perhatian publik dari proses penegakan hukum yang semestinya menjadi prioritas.

"Jangan sampai publik disibukkan dengan narasi pengalihan isu, sementara substansi persoalan yang menyangkut keamanan Presiden justru tidak mendapatkan perhatian serius. Kami melihat ada narasi yang berkembang dan terkesan memobilisasi opini di media sosial untuk mereduksi persoalan ini seolah-olah hanya pengalihan isu. Ini harus disikapi secara kritis. Jangan sampai opini yang belum teruji justru mendahului proses hukum dan mengaburkan pengungkapan fakta," tegas Alam.

Ia menekankan, ketika dugaan penyadapan tersebut telah masuk dalam ranah penanganan perkara hukum, persoalannya tidak lagi cukup diperdebatkan melalui opini dan spekulasi di ruang publik. Harus ada keseriusan aparat untuk membuktikan konstruksi peristiwa, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, serta mengungkap motif dan kemungkinan jaringan yang berada di belakangnya.

"Ini sudah menjadi persoalan hukum yang serius. Karena itu, jangan justru mengembangkan wacana yang melemahkan substansi penanganannya. Kita harus memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional. Jika memang terdapat tindak pidana, seluruh pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum, tanpa pandang bulu," ujarnya.

Alam juga meminta agar pengusutan tidak berhenti pada pihak yang diduga melakukan tindakan secara langsung. Aparat penegak hukum perlu mengembangkan penyidikan berdasarkan alat bukti untuk mengungkap kemungkinan adanya aktor intelektual, pihak yang memberikan perintah, jaringan komunikasi, serta pihak-pihak yang diduga memfasilitasi atau mengambil keuntungan dari peristiwa tersebut.

"Jangan hanya mengungkap siapa yang melakukan, tetapi juga siapa yang memerintahkan, siapa yang merancang, dan siapa yang berada di balik peristiwa ini. Kalau ada aktor intelektual, ungkap. Kalau ada jaringan yang terorganisasi, telusuri. Negara tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan apabila bukti menunjukkan adanya keterlibatan pihak lain. Kami ingin perkara ini terang benderang sampai ke akar-akarnya," tegasnya.

Lebih lanjut, Alam meminta aparat mengamankan seluruh alat bukti, khususnya bukti elektronik, perangkat komunikasi, rekam jejak digital, serta dokumen yang relevan dengan dugaan perkara tersebut. 

"Langkah itu penting untuk mencegah hilangnya barang bukti, menghindari manipulasi informasi, sekaligus memastikan proses pembuktian berjalan secara objektif", jelasnya. 

Ia juga menegaskan bahwa apabila dalam proses penyidikan ditemukan pihak yang terbukti menghalangi penegakan hukum, menghilangkan barang bukti, atau melakukan tindakan lain yang memenuhi unsur tindak pidana, aparat harus menindaklanjutinya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Terkait sanksi hukum, FKPPAI berharap pihak-pihak yang terbukti terlibat mendapatkan hukuman yang berat dan setimpal dengan tingkat kesalahan serta akibat perbuatannya. Alam mengingatkan bahwa jabatan, pangkat, pengaruh politik, maupun kedudukan seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.

"Kalau terbukti melakukan tindak pidana, hukum harus ditegakkan secara tegas. Jangan ada perlindungan karena jabatan atau kekuasaan. Kami berharap pelaku mendapatkan hukuman maksimal sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun, yang juga sangat penting adalah mengungkap dalang dan seluruh rangkaian peristiwanya agar persoalan ini tidak berhenti pada satu atau dua orang saja," katanya.

Alam menyebut keamanan Presiden bukan semata-mata persoalan pribadi seorang pemimpin, melainkan bagian dari sistem keamanan dan keberlangsungan penyelenggaraan negara. 

"Oleh karena itu, dugaan pelanggaran yang menyasar kepala negara harus ditangani secara serius, terukur, dan berdasarkan hukum", katanya. 

Ia mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh berbagai narasi yang belum terverifikasi, tetapi juga tidak boleh kehilangan daya kritis dalam mengawal proses penegakan hukum. Menurutnya, stabilitas nasional dan keterbukaan terhadap pengawasan publik bukan dua hal yang harus dipertentangkan.

"Menjaga stabilitas negara bukan berarti membungkam kritik. Sebaliknya, mengawal penegakan hukum juga bukan berarti menciptakan kegaduhan. Kita harus menempatkan persoalan ini secara proporsional. Publik berhak mengetahui perkembangan penanganan perkara, sementara aparat wajib bekerja berdasarkan bukti dan konstitusi," jelasnya.

Alam menegaskan, FKPPAI mendukung pengungkapan perkara secara profesional, independen, transparan, dan akuntabel. Ia meminta seluruh pihak tidak memanfaatkan persoalan tersebut untuk kepentingan politik maupun manuver kekuasaan yang dapat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

"Jangan biarkan persoalan sebesar ini tenggelam oleh perang opini di media sosial. Fokus kita harus jelas: ungkap kebenarannya, tegakkan hukumnya, temukan seluruh pihak yang bertanggung jawab, dan bongkar siapa dalangnya. Kami ingin negara hadir dengan ketegasan hukum, bukan dengan pembiaran. Menjaga Presiden berarti juga menjaga institusi negara, menjaga konstitusi, dan menjaga kedaulatan Indonesia," pungkasnya

Editor : Vitrianda Hilba Siregar