Sasriponi menjelaskan bahwa terdapat sejumlah putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan keabsahan dokumen perusahaan.
Menurutnya, pemahaman yang selaras antara berbagai instansi terkait sangat diperlukan agar pelaksanaan putusan hukum dapat berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, pihak mahasiswa juga menyoroti pentingnya koordinasi yang baik antarinstansi pemerintah, termasuk kementerian terkait, dalam memproses administrasi dan perizinan secara transparan.
Hal ini dinilai penting untuk mencegah timbulnya potensi kerugian bagi negara serta menjaga iklim investasi yang sehat dan adil di sektor pertambangan.
Editor : Vitrianda Hilba Siregar
Artikel Terkait
