“Harapan masyarakat cukup sederhana, yaitu merasakan kehadiran hukum yang adil bagi siapa saja. Kami ingin kepercayaan publik terhadap lembaga bantuan hukum terus tumbuh melalui pelayanan yang merata tanpa adanya kesan tebang pilih,” tambahnya.
Selain isu pemerataan bantuan hukum, Jagara juga mengajak YLBHI untuk terus mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Menurut Gibran, keterbukaan informasi mengenai tata kelola lembaga bukanlah suatu kelemahan, melainkan kunci utama untuk memperkokoh kepercayaan masyarakat.
“Transparansi justru akan menjadi kekuatan bagi YLBHI. Dengan keterbukaan, masyarakat akan merasa lebih memiliki dan percaya pada kredibilitas lembaga yang kita banggakan ini,” jelas Gibran.
Melalui pendekatan yang menyejukkan, Jagara juga mendorong agar advokasi hukum ke depan lebih banyak mengutamakan sisi edukasi. Tujuannya agar masyarakat semakin cerdas hukum, sehingga tercipta lingkungan sosial yang harmonis dan tidak mudah terprovokasi.
Di akhir penyampaiannya, Gibran menekankan bahwa kehadiran nyata lembaga bantuan hukum sangat dinantikan oleh kelompok rentan di pelosok yang sering kesulitan mengakses keadilan.
"Kami berharap pertemuan ini menjadi momen refleksi bersama. Mari kita jaga integritas dan keberpihakan kepada seluruh lapisan masyarakat, agar rasa keadilan benar-benar dapat dirasakan secara utuh oleh kita semua," pungkasnya.
Editor : Vitrianda Hilba Siregar
Artikel Terkait
