DEPOK, iNewsDepok.id - Kasus pemberian paket menu stunting berlogo wali kota dan wakil wali kota Depok kembali terulang. Kali ini, paket tersebut diberikan kepada keluarga balita stunting di Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Senin (13/11/2023).
Hal tersebut diungkapkan anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Depok, Hamzah, dalam rapat paripurna DPRD Depok masa Sidang III Tahun 2023 di Ruang Paripurna DPRD Depok, Senin (13/11/2023) siang.
Menurut Hamzah, paket stunting yang diberikan kepada keluarga balita stunting di Kelurahan Cimpaeun hanya berisi nasi putih dan air sup, ditambah tahu 2 potong. Hal ini tentu saja sangat tidak layak, karena paket tersebut tidak memenuhi standar gizi yang dibutuhkan untuk mencegah stunting.
"Kalau kemarin isinya nasi putih dan air sup. Hari ini hanya ditambah tahu 2 potong. Lantas evaluasi model apa yang (dijanjikan Dinkes)," kata Hamzah, melaporkan hasil temuannya, dalam rapat paripurna.
Hamzah pun mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Depok khususnya dinas terkait untuk segera mengevaluasi program penanganan stunting yang telah dijalankan. Pemkot Depok juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut agar tidak terjadi lagi kasus serupa di masa mendatang.
Sebelumnya diberitakan, Kasus pemberian paket menu stunting berlogo wali kota dan wakil wali kota Depok yang terjadi di Kecamatan Tapos, Kota Depok, pada Jumat (10/11/2023) menuai perhatian publik. Paket menu tersebut hanya berisi nasi putih dan air sup saja.
Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Depok, Hamzah, menilai paket menu tersebut sangat tidak layak untuk anak-anak stunting. Nasi putih dan air sup berisi tahu tidak bisa memenuhi kebutuhan gizi anak-anak stunting.
"Paket menu stunting ini sangat tidak layak untuk anak-anak stunting. Nasi putih dan air sup tidak bisa memenuhi kebutuhan gizi anak-anak stunting," kata Hamzah dalam keterangannya kepada iNews Depok, Sabtu (11/11/2023).
Hamzah meminta Dinas Kesehatan Kota Depok untuk segera mengevaluasi paket menu stunting tersebut. Ia juga meminta Dinas Kesehatan Kota Depok untuk memastikan bahwa paket menu stunting dapat memenuhi standar gizi.
"Dinas Kesehatan Kota Depok harus segera mengevaluasi paket menu stunting yang diberikan. Paket menu stunting harus memenuhi standar gizi," tegas Hamzah.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Mary Liziawati menjelaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan evaluasi terhadap paket menu stunting tersebut. Ia memastikan paket menu stunting di seluruh kecamatan di Kota Depok memenuhi standar gizi. Kecuali pemberian yang terjadi di Kecamatan Tapos, pada Jumat (10/11/2023).
"Kami evaluasi, yang ada masalah cuman 1 kecamatan yakni kecamatan Tapos. 10 kecamatan yang lain bagus dan lancar," jelas Mary.
Kasus penemuan paket menu stunting di Kota Depok ini menjadi bukti bahwa penanganan stunting di Kota Depok masih belum optimal. Pemkot Depok perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program penanganan stunting agar program tersebut dapat berjalan dengan efektif.
"Ini menjadi catatan penting bagi Pemkot Depok, khususnya Dinas Kesehatan. Program ini harus berjalan dengan efektif," pungkas Hamzah.
Seperti diketahui, Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) tengah menjalankan percepatan penurunan stunting melalui program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Depok Sukses Bebas Stunting (D'Stanting Menara). Program ini berlangsung selama 28 hari mulai 10 November hingga 8 Desember 2024 di seluruh Kecamatan se Kota Depok.
Namun, seperti diketahui, pada pelaksanaan hari pertama program D'Stanting Menara di Kecamatan Tapos, masyarakat hanya menerima paket menu stunting berisikan nasi putih dan air sup berisikan sepotong tahu saja.
Editor : M Mahfud
Artikel Terkait
