DEPOK, iNewsDepok.id- Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan telah disahkan. Dalam perda tersebut diatur mengenai kewajiban pemilik kendaraan bermotor wajib memiliki garasi.
Sejak perda tersebut disahkan, hingga kini belum ada sosialisasi pada warga. Perda tersebut pun masih belum diimplementasikan karena belum adanya peraturan wali kota (perwal).
“Saya dengar perwalnya sedang disiapkan, tapi saya pertanyakan soal sosialisasi aja belum kok tiba-tiba siapin perwal. Dari tahun lalu saya sudah tanyakan dari tahun 2021,bagaimana sosialisasinya. Sejauh ini di perumahan-perumahan ngga ada yang tahu tentang perda itu,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Depok, Ikravany Hilman, Rabu (28/12/2022).
Dia menyebut, perda tersebut sempat menjadi perdebatan ketika dibahas. Lalu disepakati pasal mengenai garasi bisa diloloskan dengan syarat Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memberikan sosialisasi dan mencari solusi bersama.
“Waktu itu ada perdebatan cukup panjang, kemudian ada semacam agreement yang meloloskan pasal itu dengan janji dari Pemkot Depok untuk melakukan sosialisasi selama dua tahun dan juga mencari solusi, apakah membangun tempat parkit bersama dan sebagainya,” tukasnya.
Aturan mengenai garasi tertuang dalam Pasal 34A yang menyebutkan bahwa setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi baik milik sendiri, sewa atau garasi bersama. Sedangkan aturan denda dari pasal tersebut diatur dalam Pasal 34B yang menyebutkan, pelanggaran dikenakan denda administrasi paling banyak Rp. 2 juta.
“Perda ini baru berlaku setelah ditetapkan tahun 2020. Harusnya sudah berlaku nih, dengan asumsi Pemkot melakukan sosialisasi danmembuat solusi bersama. Tapi ini belum dilakukan,” tegasnya.
Dia mempertanyakan mengapa Pemkot Depok belum melakukan sosialisasi dan belum menerbitkan perwal. Dia menduga, pemkot khawatir jika segera diterapkan akan menimbulkan protes keras dari warga karena belum ada sosialisasi.
“Sampai hari ini sosialisasi itu belum dilakukan. Padahal janjinya begitu, pasal ini bisa masuk kemudian syaratnya pemkot sosialisasi. Jadi serba salah pemkot mau terapkan karena khawatir ngga ditaati, takut terjadi pembangkangan,” katanya.
Editor : Rinna Ratna Purnama
Artikel Terkait
