DEPOK, iNewsDepok.id - DPD PKS Kota Depok dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar flashmob di 11 Kecamatan Kota Depok. Hal tersebut merupakan simbolis dalam menolak kenaikan harga BBM yang sudah di resmikan pemerintah pada Sabtu (3/9/2022) lalu.
Bendahara Umum DPD PKS Depok Ade Supriatna menyatakan alasan menolak kenaikan harga BBM karena banyak dampak yang dirasakan masyarakat, seperti ancaman bertambahnya warga miskin baru karena daya beli yang rendah.
"DPD PKS dan Fraksi PKS DPRD Depok turut merasakan kegelisahan warga akan potensi kenaikan harga kebutuhan pokok yang dipicu kenaikan ongkos produksi dan sektor transportasi, dan ada acaman tumbuhnya warga miskin baru," ungkap Ade Supriatna , Sabtu (10/9).
Selain itu juga berdampak pada pertumbuhan anak sehingga balita bisa mengalami stunting.
“Ancaman bertumbuhnya warga miskin baru dengan daya beli yang rendah, balita yang mengalami stunting, mengiringi kebijakan yang sangat tidak pro rakyat kecil ini,” tutur Ade Supriatna.
Hal yang sama juga diungkapkan Anggota Fraksi PKS DPRD Depok Supariyono.
Ia berpendapat kenaikan harga BBM berdampak naiknya harga bahan pokok sehingga daya beli masyarakat rendah.
“Satu dan dua bulan kedepan baru terasa daya beli masyarakat berkurang,”kata dia.
Lebih lanjut ia khawatrikan naik harga BBM berdampak lambatanya pembangunan di daerah.
“Banyak kegiatan yang tertunda dan terpangkas serta memperlambat pembangunan. Maka dari itu PKS menolak,”ungkapnya.
Editor : M Mahfud
Artikel Terkait
